UU Keamanan Nasional Hong Kong Resmi Berlaku

0
25
UU Keamanan Nasional Hong Kong Resmi Berlaku
Presiden China, Xi Jinping.

TIMORDAILY.COM, BEIJING-UU Keamanan Nasional Hong Kong resmi berlaku. Setelah disetujui anggota parlemen, Presiden Xi Jinping langsung menandatangani pada hari ini.

Seperti dilansir dari Kompas.com, Selasa (30/6/2020), menyebutkan anggota parlemen China telah memilih untuk menerapkan “hukum keamanan nasional akan dimasukkan” dalam konstitusi mini.

Langkah tersebut memicu semakin tingginya kekhawatiran masyarakat Hong Kong terhadap praktik pengekangan hak berpendapat. Dalam beberapa tahun terakhir, di Hong Kong telah berlangsung gelombang protes besar yang menuntut pemerintah China memenuhi hak-hak masyarakat Hong Kong.

Gelombang protes itu digerakan oleh masyarakat yang pro-demokrasi, seperti partai Demosisto yang cukup menyita perhatian pemerintah China. Demosisto adalah partai generasi baru yang dibentuk oleh para pelajar pada 2014 sebagai bentuk gerakan penentangan populer terhadap aturan Beijing yang semena-mena.

BACA JUGA : Kawasan Himalaya Memanas, Tentara China dan India Saling Serang Pakai Batu

BACA JUGA : Hong Kong Bakal Jadi Pemicu “Perang” Amerika Serikat dan China

BACA JUGA : Massa Aksi Geruduk Gedung Putih, China Kritik Rasisme di Negeri Paman Sam

Sayangnya, partai yang digawangi oleh Joshua Wong, Nathan Law, Jeffrey Ngo, dan Agnes Chow, bubar tidak lama setelah kabar UU keamanan nasional Hong Kong disahkan siang tadi. Kelompok tersebut terpaksa bubar lantaran merasa terancam akibat pengesahan UU tersebut.

Katakutan tersebut bukan tanpa alasan, sebab UU baru tersebut dibentuk pasca terjadi protes besar-besaran dari kelompok pro-demokrasi pada tahun lalu di Hong Kong. Pada Mei kemarin, pemerintah China telah memberikan pernyataan untuk mengkriminalisasi tindakan yang mengarah pada subversif, terorisme, atau kolusi dengan kelompok asing.

Para kritikus menilai UU baru ini akan menjadi ancaman besar terhadap identitas Hong Kong. Mereka juga telah memperingatkan bahwa independensi peradilan Hong Kong dan gaya kemerdekaan yang khas dari kota itu akan rusak.

Dalam sebuah pidato video Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Selasa, Kepala Eksekutif Carrie Lam mengatakan bahwa kejahatan yang terjadi akan jelas didefinisikan dalam UU baru tersebut.

Lam mengatakan, seperti yang dilansir BBC (30/6/2020), UU itu hanya akan menargetkan “minoritas kecil” dan tidak akan merusak otonomi Hong Kong. “Kami menghormati perbedaan pendapat,” ujarnya.(Xinhua/AFP/BBC/Kompas/TIMOR DAILY/TIMORDAILY.COM)

Editor : Gusti Arakat