Suku Kaliduk Datangi DPRD Belu Adukan Ganti Rugi Lahan Taman Doa Gurita di Atapupu Perbatasan RI-RDTL Belum Terealisasi

0
57
Suku Kaliduk Datangi DPRD Belu Adukan Ganti Rugi Lahan Taman Doa Gurita di Atapupu Perbatasan RI-RDTL Belum Terealisasi
warga Suku Kaliduk pemilik lahan pembangunan kawasan taman doa teluk gurita Atapupu saat diterima Wakil Ketua II DPRD Belu, Cyprianus Temu

TIMORDAILY.COM,ATAMBUA – Warga suku Kaliduk selaku pemilik lahan pembangunan kawasan taman doa di teluk gurita, Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu kembali mendatangi gedung DPRD Belu wilayah perbatasan RI-RDTL.

Kedatangan warga pemilik lahan untuk menyampaikan pengaduan terkait lantaran lahan pembangunan taman doa yang dikerjakan PT. Enviture Mulia Persada sejak Mei 2019 lalu dengan anggaran hampir 16 Miliar masih bermasalah dengan kesepakatan kompensasi.

Hal itu dikarenakan ganti rugi lahan pembangunan kawasan milik tiga suku di daerah pantai Atapupu belum terealisasi setelah disepakati bersama antara suku dan Pemerintah.

Disaksikan, Jumat (25/10/2019) Ketua Suku Kaliduk Uma Meo, Amandus Hale, Tokoh Masyarakat yang juga anggota suku, David Hale dan anggota suku lainnya yakni Hironimus Hale, Domingos Berek dan Jhon Saneti diterima Wakil Ketua II DPRD Belu, Cyprianus Temu, Sekretaris Komisi II DPRD Belu, Elvis Pedroso dan Anggota DPRD Belu, Manek Rofinus di ruang kerja Wakil Ketua II.

Bersamaan dalam pertemuan tersebut turut hadir Kabag Hukum Pemda Belu Setda Belu, Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Belu dan Pejabat Perwakilan Dinas Tatapem Pemda Belu.

Di hadapan Dewan dan Pemerintah, Amandus Hale selaku Ketua Suku Kaliduk Uma Meo menyampaikan, ini kali kedua pihaknya mendatangi gedung DPRD Belu untuk mengadukan masalah lahan pembangunan patung yang sampai saat ini tidak penyelesaian ganti ruginya.

Dikatakan bahwa, masalah lahan terkait kesepakatan antara pemilik lahan dalam hal ini Suku Kaliduk dan Pemerintah Daerah (Pemda) Belu belum direalisasikan Pemerintah, sementara di lokasi proyek pembangunan patung sudah hampir rampung atau selesai.

“Ini kali keduanya kami datang ke DPRD untuk menyampaikan kesepakatan yang telah dibuat Pemda Belu dan Suku yakni anggaran senilai Rp 450 juta untuk ganti rugi pembangunan tiga rumah Suku Kaliduk tapi sampai sekarang belum terealisasi,” akui dia.

Lanjut Amandus Hale selain kompensasi ganti rugi lahan Pemda Belu juga belum realisasikan atau akomdir kesepakatan terkait pengangkatan anak-anak Suku Kaliduk sebagai pemilik lahan untuk menjadi tenaga kontrak (Teko) di lingkup Pemkab.

“Harapan kami melalui DPRD Belu tinggal dua bulan kesepakatan terkait ganti rugi lahan dan akomodir anak suku sebagai teko bisa segera diselesaikan,” ujar dia.

BACA JUGA : Perekrutan Pegawai PLBN Motamasin Tidak Sesuai Prosedur dan Diduga Ada Indikasi KKN

BACA JUGA : Dugaan Penggelapan Dana Desa, Warga Lakanmau Tanyakan Kerja Inspektorat Belu

BACA JUGA : GMNI Malang Peduli Korban Puting Beliung di Kawasan Batu

BACA JUGA : Miris! Selokan di Kota Betun Jadi Tempat Sampah

Terkait itu, Pejabat Perwakilan Dinas Tatapem Pemda Belu menuturkan bahwa untuk kesepakatan ganti rugi lahan dengan membangun rumah adat yang mengurus di Dinas Pariwisata.

“Kalau anggaran Rp 450 juta kami tidak terlibat. Sebaiknya dengan Pariwisata, kami Tatapem hanya membantu mengurus sertifikat tanah saja,” ucap dia tanggapi penyampaian warga Suku.

Sementara itu Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Belu
Simplisius Vinsen Dalung mengemukakan, terkait ganti rugi lahan untuk pembangunan tiga buah rumah adat sudah dianggarkan dalam anggaran perubahan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu.

“Kalau rumah adat anggarannya di Dinas P dan K Belu yang akan membangun dan realisasinya Dinas yang mengetahui persis. Sementara untuk Teko kami OPD belum bisa pastikan kapan diangkat,” jelas Vinsen.

Wakil Ketua II DPRD Belu, Cyprianus Temu menyampaikan persoalan lahan sedikit rumit. Terkait pengadaan atau penanganan lahan ini dari Dinas Tatapem lempar ke Dinas Pariwisata, dari Pariwisata lempar ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Dinas teknis yang berwenang.

“Kita bingung ini, wajar mereka warga pemilik lahan datang dua kali tidak selesai masalahnya. Ini yang ketiga kali dan saya punya komitmen kali ketiga ini hanya dua pilihan, bangun lanjut atau stop,” tegas dia.

“Itu saja, kalau bangun lanjut, bayar orang punya barang (realisasikan kesepakatan dengan pemilik lahan, kalau tidak bayar, stop,” tambah Cypri Temu.

Lanjut dia, pihaknya akan mengundang Jaksa, Polisi dan Pertanahan untuk turun ke lokasi pembangunan pada hari Rabu tanggal 30 pekan depan untuk menjawab pengaduan warga tersebut sehingga bisa menuntas masalah.

“Hak orang pemilik lahan mau dikasih atau tidak? Intinya supaya kita akan tuntaskan, iya, iya, tidak, tidak,” tegas Cypri Temu. (yan/TIMORDAILY/TIMORDAILY.COM)

Editor : Yan Bau

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here