Refleksi Atas Diskusi Daring “Uninstall Strategi Pengembangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Jasa yang Keliru di NTT”

0
51
Refleksi Atas Diskusi Daring “Uninstall Strategi Pengembangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Jasa yang Keliru di NTT”

TIMORDAILY.COM-Sabtu, 27 June 2020, melalui aplikasi Webex, masyarakat NTT diaspora khususnya Mahasiswa NTT di Yogtakarta yang rutin berdiskusi di Rumah Baca, Rumah Belajar Bokesan-NTT, melakukan diskusi daring.

Themanya adalah “uninstall strategi
pengembangan pertanian, peternakan, perikanan, dan jasa yang keliru di NTT” dengan menghadirkan dua orang pembicara, yang selanjutnya disebut pembicara pertama dan pembicara kedua.

Thema ini adalah sebuah thema yang menarik tentunya. Menarik karena
ada kegelisahan. Term uninstall adalah sebuah terminologi dari dunia teknologi khususnya yang berkaitan dengan aplikasi.

Uninstall artinya tidak mau memasang atau tidak mau memakai lagi. Alasan tidak mau memasang lagi, bisa jadi karena tidak cocok atau ada yang lebih baru dan lebih bagus sesuai dengan kapasitas sebuah teknologi. Uninstall dalam artian tertentu
juga bisa dimengerti sebagai penundaan pemakaian.

Hal ini karena makna sebuah kata itu
selalu ambivalen, tergantung pada sudut pandang. Aplikasi yang uninstall ini pun tetap terbuka kemungkinan untuk di-install kembali. Pengulangan kembali adalah sebuah kemungkinan.

Adanya kemungkinan ini karena install dan uninstall aplikasi, tentu selalu bergantung pada selera dan juga kapasitas barang. Selera dan kapasitas barang harus
matching untuk tindakan install atau uninstall.

Tetapi dari thema yang dibahas, uninstall yang dipakai adalah pada upaya untuk menghapus yang tidak cocok. Strategi yang tidak cocok harus dihapus dan diganti dengan yang cocok.

Dalam diskusi daring ini dikemukakan beberapa fakta yang dikategorikan sebagai
kekeliruan yang menyebabkan NTT tertinggal adalah sebagai berikut:

Pembicara pertama menyatakan keterbelakangan orang NTT adalah tidak ada sinergitas antar instansi dan antar daerah. Sedangkan pembicara kedua menyatakan, ketertinggalan NTT terjadi
karena kurangnya kontestasi ide selama politik elektoral.

Ada poin lain dari penanggap yaitu
Niko Loy, yang menunjukkan fakta ketertinggalan NTT adalah karena adanya capital drain (pengurasan modal). Capital drain ini terjadi pada perbankan, sekolah dan kuliah. Capital drain terjadi pada perbankan artinya modal yang ada pada bank-bank yang ada di NTT tidak
beroperasi di NTT tetapi di luar NTT.

Sedangkan capital drain pada sekolah dan kuliah artinya modal dalam bentuk uang sekolah dan biaya hidup dari anak-anak NTT yang mengenyam pendidikan di luar NTT, tidak kembali dalam bentuk remitensi.

Hal lain lagi dari capital drain adalah investasi arus barang dan jasa ke NTT dan uangnya keluar NTT (capital
flight).

Fakta-fakta ini adalah kenyataan yang menunjukkan ketertinggal NTT akan terus
berulang tahun. Semua fakta ini menunjukkan dengan jelas hal lain yaitu, ada cara berpikir keliru dari pemerintah yang sementara ini dipraktekan di NTT.

Pemerintah terlalu percaya
pada retorika trickle down effect. Teori trickle down effect berasumsi bahwa pemodal adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, pemodal harus diberi pemotongan pajak sehingga pemodal bisa membuka lagi perusahaan yang nantinya dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Ekspansi pemodal ini akan menetes kepada para pekerja. Dan itulah
kesejahteraan. Logik dari teori ini adalah pemodal harus diistimewakan oleh negara karena pemodal adalah penyelamat.

Masyarakat kebanyakan hanya bisa berdaya melalui tangan perusahaan atau pengusaha. Terpukaunya pemerintah pada retorika tricle down effect, maka ketika pemerintah daerah membangun perusahaan di daerahnya, pilihan untuk mengkonsentrasikan modal ditangan perusahaan adalah pilihan terbaik yang diambil.

Cara berpikir pemerintah ini membuat kita mengerti kenapa di kabupaten Malaka-misalnya, ketika mendirikan perusahaan
tambak garam tanpa memikirkan bagaimana nasib petani-petani garam yang telah memproduksi garam sebelum adanya perusahaan.

Atau ketika pemerintah provinsi mendirikan Sophia sebagai produk unggulan untuk minuman beralkohol, tanpa memikirkan
nasib petani lontar dan pemasak sopi tradisional yang telah eksis selama ini.

Atau ketika ingin mendirikan perkebunan marungga di Besipae, warga harus diusir keluar dari tanahnya. Demikian juga pada level nasional. Untuk memberi bantuan sosial sekalipun harus lewat dulu
perusahaan. Ini bisa dilihat pada kartu prakerja. 5,6 M, harus dikasih ke pengusaha baru sisanya kepada masyarakat. Semua ini terjadi hanya karena pemerintah terbius dengan retorika, kesejahteraan itu hanya diberikan oleh pengusaha dan perusahaan.

Retorika ini akan diikuti dengan senjata andalannya bahwa membuka perusahaan artinya membuka lapangan pekerjaan. Ini adalah hal yang kontra produktif, karena kenyataannya membuka perusahaan
artinya membunuh lapangan pekerjaan yang telah dirintis selama ini.

Yang diterima bekerja pun hanya yang berijasah, dan bagaimana dengan yang tidak berijasah. Apa mereka yang
tidak berijasah terdesak dan pergi ke Malaysia untuk menjadi buruh dan PRT di sana tanpa perlindungan dan setiap saat kita harus menerima peti mati? Dan inikah yang disebut pembangunan?

Common sense menunjukkan bahwa petani (garam, lontar, kebun) di NTT
adalah orang-orang yang kebanyakan tidak berijasah. Daya juang dan kerja keras dari orang-orang yang tak berijasah ini mati dengan hadirnya perusahaan.

Ketika mereka kehilangan pekerjaan, maka membangun negara yang sejahtera warganya adalah sebuah omong kosong.
Jika pemerintah mau saja untuk berpikir ulang, maka kesejahteraan itu bisa digapai.

Pengusaha-perusahaan dan petani-peternak bisa sama-sama hidup. Modal dan daya juang yang ada dalam diri petani-peternak tidak harus dimatikan dengan hadirnya perusahaan.

Pemerintah harus mampu berpikir bahwa kesejahteraan itu adalah capaian yang dalam aplikasinya menggunakan gerak sentrifugal dan bukan sentripetal sebagaimana dipraktekkan selama ini.

Pemerintah sudah saatnya berpikir untuk membuat modal itu menyebar dan
bukan memusat. Jika tetap memusat maka itu adalah tragedi yang terus diulang.

Sudah saatnya, perusahaan atau pengusaha yang bekerja di NTT, harus diarahkan untuk bekerja saja pada penambahan nilai dari sebuah barang dan bukan ekstraftif semata yaitu membunuh petani-peternak yang telah berjuang selama ini.

Praktek “siapa kuat dia menang” dalam prinsip ekonomi klasik, sudah saatnya dipikirkan untuk tidak dipraktekkan di NTT. Kuasa yang ada pada pemerintah dipakai untuk memberikan hidup pada pengusaha-perusahaan dan juga pada petani-peternak.

Dengan memperbaiki cara berpikir pemerintah, maka kita bisa meng-uninstall strategi pertanian, peternakan, perikanan, dan jasa yang keliru di NTT. Kita meng-uninstall keterpukauan akan retorika tricle down effect dan meng-install kapitalisme gotong royong yaitu pengusaha-perusahaan dan petani-peternak sama-sama untung dan sama-sama hidup.

Dengan begitu, NTT bisa keluar dari ketertinggalannya. Dan fakta ketertinggal yang diungkapkan oleh para pembicara dan penanggap dalam diskusi daring ini tidak berulang tahun.(TIMOR DAILY/TIMORDAILY.COM)

Penulis : Jack Fahik, Mahasiswa Master HAM dan Demokrasi, Universitas Mahidol Thailand dan Universitas Colombo Sri Langka