Program Dana Desa Senilai Rp 564 Juta di Desa Barada Malaka Mangkrak, Warga Bakal Adukan Kades ke Polda

0
416
Program Dana Desa Senilai Rp 500an Juta di Desa Barada Malaka Mangkrak, Warga Akan Adukan Kades ke Polda
Kantor Desa Barada yang belum tuntas dikerjakan sejak tahun 2018. foto diambil Minggu (29/3/2020) Foto by Jho Kapitan/TIMORDAILY.COM

TIMORDAILY.COM, MALAKA – Sejumlah program di Desa Barada, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka tahun anggaran (TA) 2018 senilai Rp 500an juta hingga kini tidak tuntas alias mangkrak.

Informasi yang diperoleh TIMORDAILY.COM, TA 2018 di Desa Barada diprioritaskan untuk beberapa program, seperti pembangunan pasar tradisional, program Badan Usaha Milik Desa dan program literasi, dengan anggaran sebesar Rp 564.400.000 namun belum ada yang tuntas.

Hal ini menimbulkan adanya dugaan korupsi yang telah dilakukan kepala desa setempat sehingga warga sempat melaporkan hal tersebut ke Polres Belu pada tahun 2018 lalu namun hingga kini belum direspon.

BACA JUGA : Cegah Covid-19, Singapura Bakal Penjarakan Warga yang Langgar Aturan Jaga Jarak

BACA JUGA : Proyek Rp 4 Miliar Sudah PHO Belum Dibayar, Aris Bria Seran Datangi Polres Malaka

BACA JUGA : Mahasiswa UKAW Kupang Gandeng Warga Oelbiteno Wujudkan Kedaulatan Pangan

Program Dana Desa Senilai Rp 500an Juta di Desa Barada Malaka Mangkrak, Warga Akan Adukan Kades ke Polda
Pembangunan pasar tradisional Desa Barada yang mangkrak sejak tahun 2018. Foto diambil Minggu (29/3/2020), foto by Jho Kapitan/TIMORDAILY.COM

TIMORDAILY.COM melakukan penelusuran ke Desa Barada pada Minggu (29/3/2020), terlihat proyek pembangunan pasar tradisional, tempat kios Bumdes juga rumah literasi, yang dibangun dari 2018 tampaknya di samping Kantor Desa Barada hingga saat ini belum selesai dikerjakan.

Salah satu tokoh masyarakat setempat, MB kepada wartawan, mengaku bahwa selama ini, kantor desa saja tidak difungsikan oleh kepala desa.

Bahkan, lanjutnya, tiap kali ada pertemuan selalu di rumah keluarga kepala desa di Dusun Ferik Katuas.

“Bangunan yang semantara mangkrak tidak dikerjakan kepala desa seolah-olah tidak ada beban. Mengenai susunan RAB kami sebagai BPD tidak pernah dilibatkan karena semua RAB disusun oleh keluarga desa sendiri di rumahnya,” ungkap MB.

Dikatakannya, melihat mangkraknya beberapa program dan pembangunan fisik lainnya, maka pada tanggal 19 Februari 2020, masyarakat mempertanyakan pembangunan pasar tradisional kepada kepala desa, namun diminta untuk bertanya kepada TPK dan Dinas PMD Malaka.

“Kasus Dugaan Korupsi ini sudah dilaporkan ke Polres Belu pada tahun 2018 namun pada saat itu Tipidkor Polres Belu turun periksa kepala desa tidak berada di tempat,” tandasnya.

Menurut MB, Polres Belu tidak serius menyikapi laporan masyarakat sehingga sampai saat ini belum diketahui seperti apa tindaklanjutnya.

“Masyarakat menilai bahwa Tipidkor Belu lamban menangani, Masyarakat hanya minta transparansi dari kepala desa sehingga tidak kecurigaan lain,” ujarnya.

“Kasus ini mungkin sudah dilupakan oleh pihak Tipidkor Polres Belu, tetapi masyarakat tidak akan lupa semoga virus corona cepat teratasi oleh pemerintah sehingga sesudah paskah, masyarakat ramai-ramai ke Kupang untuk lapor ke Polda NTT biar di tangani lebih lanjut,” tambahnya.

Kepala Desa Barada Yosef Bria Seran, belum berhasil dikonfirmasi. TIMORDAILY.COM berusaha menghubungi melalui ponselnya juga tidak aktif. (Jho/TIMOR DAILY/TIMORDAILY.COM)

Editor : Gusti Arakat