Pilkades Serentak 2019 di Belu – Warga Desa Fulur Datangi Kantor DPRD dan Minta PMD Bertanggungjawab

0
273
Pilkades Serentak 2019 di Belu - Warga Desa Fukur Datangi Kantor DPRD dan Minta PMD Bertanggungjawab
Pilkades Serentak 2019 di Belu - Warga Desa Fukur Datangi Kantor DPRD dan Minta PMD Bertanggungjawab

TIMORDAILY.COM, ATAMBUA – Puluhan warga Desa Fulur Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu mendatangi kantor DPRD Belu, Senin (4/11/2019).

Kedatangan puluhan warga bersama calon kepala desa ini terkait proses pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada tanggal 16 Oktober 2019 lalu masih meninggalkan sejumlah persoalan.

Heribertus M. Bere Leki selaku koordinator masyarakat Desa Fulur, yang juga calon Kepala Desa nomoro urut 3, yang ditemui TIMORDAILY.COM usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Belu, Senin (4/11/2019) siang, mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan sikap dari BPMD, yang tidak memenuhi undangan dari DPRD Belu guna melakukan klarifikasi bersama Masyarakat Desa Fulur terkait proses dan tahapan pilkades lalu.

“Hari ini, saya bersama dengan masyarakat Desa Fulur, datang bertemu dengan Anggota DPRD Belu guna klarifikasi bersama, soal Pilkades baru – baru itu. Kita mau Dinas PMD Belu selaku panitia Kabupaten, bertanggung jawab soal ini,” tegasnya.

Menurutnya, panitia desa maupun panitia kabupaten harusnya bekerja sesuai dengan regulasi yang ada yaitu UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bagian ke 3 tentang pilkades, khususnya pasal 36 tentang penyelesaian perselisihan pilkades.

Pilkades Serentak 2019 di Belu - Warga Desa Fukur Datangi Kantor DPRD dan Minta PMD Bertanggungjawab
Warga Desa Fulur saat RDP dengan Komisi I DPRD Belu terkait Pilkades, Senin (4/11/2019). Foto by Nandito Fatin/TIMORDAILY.COM

“Tapi, menurut kami, mereka tidak jalan sesuai dengan regulasi tersebut. Karena, banyak kecurangan yang dibuat, oleh panitia desa, mulai dari panitia tidak transparan seolah – olah, pilkades ini sudah diatur. DPT kacau – balau, banyak pemilih di bawah umur, ada pemilih dari luar Desa Fulur dan ada juga pemilih yang tidak ada dokumen resmi, seperti KTP dan lain – lain pun ikut memilih,” ungkapnya.

Dikatakannya, terkait permasalahan pilkades itu, mereka sudah mengajukan keberatan ke Dinas PMD namun tidak diakomodir.

“Oleh karena itu, kami datang ke sini, untuk bersama dengan DPRD Belu memanggil Dinas PMD agar, bisa menjelaskan secara rinci pada kami,” urai Heribertus.

Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Belu, Marten Naibuti dalam RDP itu mengatakan bahwa pemungutan suara ulang (PSU)  terjadi apabila ada pemilih di bawah umur, pemilih dari luar wilayah dan lain – lain itu, memiliki bukti yang akurat dan juga setelah dihitung berpengaruh terhadap hasil pemilihan di desa itu. Kalau tidak, maka tentunya akan kembali melihat dari regulasi yang ada

“Soal pilkades ini, banyak masalah yang muncul dan kita sudah banyak didatangi masyarakat, dari banyak desa, tentang pilkades di desa mereka dan itu seputar DPT, cara mencoblos, pemilih dibawah umur dan Lain -lainya. Kalau, keinginan bapak ibu yang datang hari ini mau PSU, tentunya kita harus melihat pada regulasi yang ada dan itu domainya ada pada Dinas PMD yang menjelaskan pada bapak ibu semuanya,” ujarnya.

“Kita juga sudah berkoordinasi dengan Dinas PMD untuk hadir namun sepertinya mereka ada kendala, oleh karena itu, kalau sampai nanti mereka tidak datang lagi di pertemuan berikut, saya akan pimpin bapak mama semua, kita pi demo mereka,” ucap Marten dengan nada lantang.

Pantauan TIMORDAILY.COM, setelah pernyataan Marten Naibuti tersebut, sontak mendapat tepuk tangan yang riuh dari masyarakat Fulur yang hadir pada saat itu.

Rapat yang dipandu oleh Ketua Komisi I, Beni Manek, akhirnya mengambil kesimpulan bahwa, RDP akan kembali dilanjutkan pada hari Rabu, (6/11/2019) dengan menghadirkan Kadis PMD.
(TIMOR DAILY/TIMORDAILY.COM)

Laporan Wartawan : Oktofianus Fatin

Editor : Fredrikus R. Bau