Pilkades Serentak 2019 di Belu – Arnoldus Lay Pastikan Materi Gugatan Desa Leowalu ke PTUN Lengkap

Pilkades Serentak 2019 di Belu - Arnoldus Lay Pastikan Materi Gugatan Desa Leowalu ke PTUN Lengkap

TIMORDAILY,COM.ATAMBUA – Pemilihan kepala desa (Pilakdes) serentak yang dihelat di Kabupaten Belu wilayah Perbatasan RI-RDTL, Rabu (16/10/2019) lalu masih meninggalkan banyak persoalan.

Salah satu di antaranya adalah penolakan hasil pilkades oleh warga Desa Leowalu lantaran dugaan adanya indikasi kuat pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pemilihan desa.

Pelanggaran dimaksud antara lain, adanya anak dibawah umur yang ikut mencoblos, adanya orang tidak waras yang diperbolehkan ikut mencoblos, hingga adanya tanda coblos ganda pada kertas surat suara yang dinilai tidak sesuai peraturan yang berlaku.

BACA JUGA : Warga Desa Leowalu Adukan “Kecurangan” Pilkades ke DPRD Belu

BACA JUGA : Pilkades Serentak 2019 di Belu – Ratusan Warga Desa Leowalu Tolak Hasil Pemilihan dan Ungkap Indikasi Kecurangan

BACA JUGA : Warga Leuntolu Beberkan 14 “Dosa” Mantan Kades, Begini Tanggapan Patris Luan

Melihat kondisi tersebut salah seorang warga pemerhati demokrasi, Arnoldus Lay, ikut bersuara. Menurutnya, kondisi ketidakadilan ini tidak boleh dibiarkan melainkan harus diperjuangkan sehingga ke depan aturan-aturan tidak boleh dipermainkan oleh para oknum.

“Saya lihat ini mereka buat aturan semaunya saja. Masa ada desa lain yang dua lubang sah tapi ada desa lain yang dua lubang tidak sah, ini mereka pakai aturan yang mana sebenarnya,” ujarnya.

Untuk itu, jelasnya, khusus untuk Desa Leowalu saat ini sudah diperjuangkan sampai pada laporan di tingkat pengadilan tata usaha negara (PTUN).

“Kita sudah buat gugatan ke PTUN tinggal saya lengkapi lagi berkas serah terima di Kabupaten semuanya lengkap,” ungkapnya.

Berkas yang dimaksud adalah laporan pengaduan mulai dari tingkatan panitia desa, DPRD Kabupaten Belu dan Bupati Belu sehingga berkas gugatannya dianggap lengkap.

“Saya sudah lengkapi berkas, mungkin hari senin sudah saya serahkan ke PTUN dan semua sudah lengkap,” ucapnya.

Arnoldus menambahkan, untuk gugatan ke PTUN, fokus gugatannya pada Peraturan Bupati (Perbub) nomor 36 Tahun 2017 khususnya pada pasal 26 Point C dan D karena telah terjadi ketidakadilan. Ada desa tertentu yang lubang pada surat suaranya lebih dari satu dinyatakan sah namun di desa lain tidak sah.

“Ini mana yang betul? Masa ada desa lain dua lubang sah sedangkan Desa Leowalu dua lubang tidak sah. Aturan bagaimana ini,” kesalnya.

Menurutnya, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017, Pasal 26 point C dan D
akan digugat disesuaikan dengan Undang – Undang Nomot 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Untuk itu, dia berharap, agar gugatannya dapat diterima sehingga dapat memberikan keadilan terhadap masyarakat desa dalam berdemokrasi.

Untuk diketahui, dari 32 desa yang menggelar pilkades serentak pada 16 Oktober 2019 lalu, terdapat 16 desa yang bermasalah dan secara resmi mengadukan secara tertulis hanya 9 Desa yakni Desa Sisi Fatubelar-Lamaknen Selatan, Desa Lamaksenulu, Leowalu, Fulur-Lamaknen, Umaklaran-Tasifeto Timur, Dualaus-Kakuluk Mesak dan Leuntolu, Teun, Rafae – Raimanuk.

Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) terkesan menghindar dan tidak tuntas menangani sejumlah kasus pilkades ini. Bahkan, beberapa waktu lalu Ketua Komisi I DPRD Belu, Beny Manek sampai harus bersama masyarakat desa mendatangi kantor Dinas PMD Belu namun pimpinan dinas tersebut tidak menemui mereka. (ino/TIMOR DAILY/TIMORDAILY.COM)

Editor : Fredrikus R. Bau

Loading...