Penyidik Polres Malaka Disebut Terbukti Lakukan Penipuan Administrasi

0
98
Belum Kantongi Legalitas, Polres Malaka Nyaris Diusir dari Persidangan Perperadilan Wartawan Seldy
Tim kuasa hukum Seldi Berek diketuai oleh Melkianus Conterius Seran, SH dengan anggota Wilfridus Son Lau , SH, MH, Silvester Nahak, S.H, Ferdinandus Eduardus Tahu Maktaen, SH saat memberikan keterangan pers kepada awak media di depan Kantor Pengadilan Negeri Atambua, Rabu (3/5/2020).

 TIMORDAILY.COM, ATAMBUA – Penyidik Polres Malaka terbukti lakukan penipuan administrasi penetapan status tersangka terhadap Jurnalis Anti Korupsi, Oktovianus Seldi Berek.

Hal tersebut terungkapnya, pihak Polres Malaka telah melakukan manipulasi surat, untuk menjadi bukti, membungkam Seldi Berek yang merupakan jurnalis anti korupsi.

Demikian Disampaikan Ferdinandus E. Tahu Maktaen, SH kepada wartawan, Rabu (17/6/2020) sore, usai menyerahkan dokumen kesimpulan Praperadilan Jurnalis Seldi Berek melawan Polres Malaka.

Menurut Ferdinandus, berdasarkan bukti T-17 dalam keterangan dan tanggal pemeriksaannya adalah sebuah kebohongan atau tidak sesuai fakta pemeriksaan.

BACA JUGA : Kasus Dugaan Korupsi Diduga Mandek, Polres Malaka Diminta Jangan Bungkam Pers

BACA JUGA : Wartawan Sergap Gugat Polres Malaka, Begini Tanggapan Kuasa Hukum Polres

BACA JUGA : Lagi, Polres Malaka Tak Menghadiri Sidang Praperadilan di PN Atambua

“Dalam keterangan bukti T-17 termohon (Polres Malaka), tertulis Davidson Bria Seran diperiksa sebagai saksi pada tanggal 28 Mei 2020,” tegas Ferdinandus.

Padahal fakta hukumnya dia Davidson Bria Seran diperiksa sebagai saksi pada tanggal 5 Juni 2020 di kediamannya yang beralamat di Gerbades Atambua oleh penyidik.

“Ini merupakan rekayasa hukum, ini kejahatan ini,” geram Ferdinandus.

Bisa saja, administrasi penangkapan atau hal-hal lain yang berkaitan masyarakat Malaka, pihak penyidik lakukan seperti ini, buktinya menyerahkan bukti kepada Pengadilan saja direkayasa untuk menjawab pemohon sebagai pihak yang menggugat Polres Malaka.

Coba dibayangkan, untuk kepentingan hukum tersangka Polres Malaka sudah melakukan penipuan. Apalagi, untuk masyarakat kecil yang tidak berani menggugat atas apa yang dilakukan penyidik.

“Nah ini, mental-mental polisi atau penyidik yang tidak benar, ini perlu ada tindak dan Polda NTT atau Mabes Polri, sebab ini jelas melakukan diskriminasi terhadap jurnalis yang selalu menyoriti kinerja Polres Malaka,” kata Ferdinandus.

Jadi, penyidik Polres Malaka sudah melakukan penipuan administrasi yang diajukan kepada pengadilan.

Terkait anggota polisi yang mentrasmisikan pernyataan klien kami dalam group tertutup itu, Kapolres Malaka harus ambil langkah. Segera menetapkan Carles Dupe sebagai tersangka.

Sebab ini pengakuan dari pihak termohon yaitu Polres Malaka sendiri. Jelas bahwa Carles Dupe adalah orang yang menyebar luaskan pesan dalam group tertutup itu.

“Kenapa Polres Malaka tidak menetapkan anggota jadi tersangka, tetapi menetapkan seorang jurnalis jadi tersangka. Padahal dari sisi unsurnya, yang menyebarluaskan adalah Carles Dupe,” tanya Ferdinandus.

Sangat dipertanyakan, kenapa Carles Dupe diperiksa sebagai saksi, bukan tersangka, apakah mau melindungi institusi dan mengorbankan pihak lain.

“Kapolres Malaka harus berani, kalau tidak berani sebaiknya berhenti jadi Kapolres atau berhenti jadi polisi, sebab melindungi penjahat dan polisi melindungi penjahat. Sebab dalam kasus ini jelas, Pihak Polres mengakui dalam persidangan, yang mentransmisikan pesan Seldi Berek adalah polisi sendiri. Maka demikian jelas, perbuatan melawan hukum itu dilakukan anggota Polres Malaka itu sendiri, dengan menyebarluaskan pesan Seldi Berek dalam group itu,” tandasnya.

Usai memberi keterangan sebagai Ahli dalam sidang praperadilan, Selasa (16/6/2020) pagi, Dr. Simplexius Asa, SH.MH, dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Nusa Cendana (Undana) itu mengatakan. Ini berkaitan dengan hukum acara pidana dan kepatuhan terhadap semua proses hukum acara pidana itu penting.

“Kalau melanggar hukum acara, maka hilang nilainya,” kata Doktor Simple.

Berkaitan dengan pernyataan Seldi Berek yang diposting pada grup tertutup WhatsApp ‘Mitra Pers & Polres Malaka, yang kemudian didistribusikan informasi elektronik itu oleh Anggota Polres Malaka Charles Dupe ke luar grup itu, Dr. Simplexius mengatakan, pernyataan Seldi itu hanya sebagai informasi bagi orang di dalam grup itu, dan tidak untuk orang di luar group.

“Kalau ada orang menyebarkan ke luar grup, itu yang tidak boleh. Benar, bahwa pembentukan group itu karena adanya kesamaan kepentingan. Jadi kalau dia mendengarnya sebagai bagian dari group itu, ya itu harus terbatas pada group yang dibentuk itu,” ungkap lagi sang doktor yang juga dosen di Fakultas Hukum Undana itu.

Ahli hukum pidana itu menegaskan, bahwa tugas jurnalistik di satu sisi untuk mengontrol kekuasaan. Jadi, wartawan atau media massa itu menjadi salah satu bagian penting dari ‘Civil Power’. Negara yang berdaulat itu memiliki tiga kekuatan, yakni Political Power, Economic Power dan Civil Power.

Biasanya, lanjut Ahli Hukum Pidana itu, yang paling berkolusi adalah Economic Power dan Political Power. Karena itu, tindak pidana korupsi itu didefinisikan sebagai kolusi antara Political Powerdan Economic Power.

“Nah, siapa yang mengontrol? Sipil Power. Sipil Power itu siapa? Media massa dan organisasi sosial. Itulah pentingnya memperkuat media massa menjadi Sipil Power sebagai kekuatan check and balances dalam menjaga berkolusinya dua kekuatan itu,” jelasnya.

BACA JUGA : Usai Bertemu Ketua Pengadilan, Polres Malaka Absen Sidang Praperadilan Wartawan Seldi

BACA JUGA : Usai Tersangkakan Wartawan, Polres Malaka Absen Sidang Perdana Praperadilan di PN Atambua

BACA JUGA : Belum Kantongi Legalitas Sidang Praperadilan, Polres Malaka Nyaris Diusir dari Persidangan di PN Atambua

Karena itu, perlu ada jaminan keamanan, jaminan keselamatan dan jaminan kebebasan pers! Secara konstitusional, tujuan dari Civil Power itu menjadi check and balances terhadap adanya Economic Power dan Political Power.

Civil Power (dalam hal ini media massa) mesti diberi imunitas- imunitas tertentu untuk menjamin obyektivitas. Kalau tidak ada Civil Power, maka suatu negara akan menjadi negara terpuruk di dunia.

Ketika ditanya wartawan terkait munculnya ‘Pasal Siluman’, pasal 207 KUHP dalam jawaban Termohon, Saksi Ahli Hukum Pidana menuturkan, bahwa kalau soal penerapan tersangka dan pengenaan pasal, itu kewenangannya ada pada pihak penyidik.

“Jangan kita menilai substansinya. Dia yang mengenakan (pasal), dia juga yang berkewajiban membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang wajib membuktikan! Selalu ada kemungkinan pasal yang dikenakan itu salah,” tegasnya.(tim/TIMOR DAILY/TIMORDAILY.COM)

Editor : Gusti Arakat