Penambangan Pasir dan Batu di Pinggir Pantai Kabupaten Alor Marak

0
97
Penambangan Pasir dan Batu di Pinggir Pantai Kabupaten Alor Marak
Kepala Kantor Cabang ESDM Propinsi NTT di Kabupaten Alor, Frederik Kiuk

TIMORDAILY.COM, ALOR – Penambangan pasir dan batu di pinggir pantai di Kabupaten Alor marak terjadi.

Penambangan seperti ini tidak ramah lingkungan dan mengancam terjadinya kerusakan pantai.

“Kami amati banyak masyarakat yang melakukan penambangan pasir dan batu di pinggir pantai. Seharusnya ini tidak boleh, karena pantai akan mengalami kerusakkan,” ungkap Kepala Kantor Cabang ESDM Propinsi NTT di Kabupaten Alor, Frederik Kiuk di Kantornya, Kamis (27/2/2020).

Kiuk yang saat itu didampingi oleh stafnya Daud Tanghamab mengungkapkan, kegiatan tambang tersebut meski menyalahi aturan, namun pihaknya tidak dapat berbuat banyak, karena mereka tidak bisa masuk keranah penindakkan, dan kecuali hanya dapat melakukan pembinaan.

BACA JUGA : Mau Menyaksikan Wisata Religi, Ayo Datang ke Alor Bulan Juni Ada Festival Al-Qur’an Tua

BACA JUGA : GMNI Alor Demo Tolak Tambang Emas di Pantar Kabupaten Alor

BACA JUGA : Eni Anggrek Heran Warga Kabupaten Alor Sering Alami Kelangkaan Minyak Tanah

Menurut Kiuk, masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut ketika ditanya bahwa mata pencaharian atau hidup mereka dari hasil tambang tersebut.

“Kami hanya melakukan pembinaan, kemudian kami mencoba membuat FGD untuk bagaimana mencari jalan keluar atau solusi bagaimana mencari sumber pendapatan alternatif selain kegiatan tambang tersebut,” jelas Kiuk.

Kiuk menandaskan, dirinya kuatir pantai yang indah yang dimiliki daerah ini apabila terus dieksploitasi maka kedepannya kita tidak dapat menemukan pantai yang indah lagi.

Banyak Kegiatan Tambang Tanpa Izin

Selain menjelaskan tentang maraknya tambang pasir dan batu di pinggir pantai, Kiuk juga menyentil soal sejumlah kegiatan tambang di aliran sungai dan wilayah masyarakat yang tidak memiliki izin baik izin usaha pertambangan (IUP) maupun izin pertambangan rakyat (IPR).

Menurut Kiuk, kegiatan pertambangan pasir dan batu yang tidak memiliki izin, akhirnya tidak memperhatikan lagi tata ruang dan upaya konservasi, dan tentunya pendapatan yang harus diterima daerah hilang.

“Kami prinsipnya melakukan pengawasan dan pembinaan. Proses izin yang dilakukan juga mudah dilakukan. Kami siap melayani. Apabila kalau kegiatan tambang batu dan pasir sudah ada izinnya, nanti pendapatan yang ada akan masuk ke PAD Kabupaten Alor 100 persen,” tandas Kiuk, sambil menjelaskan izin usaha pertambangan tersebut dengan menggunakan alat berat, sedangkan tambang rakyat dilakukan manual.

Diminta sebut wilayah petrambangan yang sudah ada iin dan yang belum miliki izin, Kiuk menyebutkan, untuk kegiatan tambang di kali Lembur telah memiliki izin usaha pertambangan, namun di Fanating belum ada izin.

Sedangkan untuk tambang rakyat, baru ada izin untuk beberapa saja, dan sebagian besarnya belum ada izin pertambangan rakyat. (osm/TIMOR DAILY/TIMORDAILY.COM)

Editor : Gusti Arakat

Leave a Reply