Pemkab Belu Raih Peringkat Satu MCP dari KPK, Kepala Inspektorat Ungkap Strateginya

0
45
Pemkab Belu Raih Peringkat Satu MCP dari KPK, Kepala Inspektorat Ungkap Strateginya.
Kepala Inspektorat Kabupaten Belu R.Th.Jossetiyawan Manek, S.Pt.

TIMORDAILY.COM, ATAMBUA-Pemerintah Kabupaten Belu masa kepemimpinan Bupati Belu Willybrodus Lay dan Wakil Bupati JT. Ose Luan di tahun 2019 kembali meraih peringkat satu Monitoring Centre for Prevention (MCP) dengan persentase 70% pencapaiannya.

Sebelumnya, di tahun 2018 Kabupaten Belu juga meraih peringkat satu MCP dengan persentase 60 % tentang Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Hal ini terungkap saat rapat koordinasi Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) tentang Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020 bersama Bupati Belu, Willybrodus Lay, Wabup J. T Ose Luan dan Kepala Inspektorat Belu melalui video conference di Lantai II Kantor Bupati Belu, Kamis (14/5/2020).

BACA JUGA : Kabupaten Belu Kembali Jadi yang Terbaik di NTT Dalam Hal Pencegahan Korupsi

BACA JUGA : Pandangan Hukum Soal Aksi Telanjang Dada Ibu-ibu Besipae, Petrus Selestinus ; Ranah Pidana Itu Keliru

BACA JUGA : RSUD Prof. Yohanes Kupang Tolak 7 Pedagang Daging Sapi yang Kontak Langsung Dengan Pasien Covid-19

Dalam hal pencapaian ini, Kepala Inspektorat Kabupaten Belu R.Th. Jossetiyawan Manek, S.Pt yang dihubungi TimorDaily.com, Jumat (15/05/2020) membeberkan kiat -kiat sehingga Pemkab Belu bisa meraih peringkat satu MCP dari KPK selama dua tahun berturut-turut.

Menurut Kepala Inspektorat yang akrab disapa Iwan Manek ini ada beberapa strategi yang dilakukan Pemkab Belu.

Strategi-srategi tersebut, kata dia
pertama, pelajari pemenuhan infrastruktur yang harus dipenuhi. Semua eviden masing-masing indikator.
Kedua, bentuk tim khusus Renaksi Belu di kantor dan semua OPD melibatkan Bupati dan Wabup serta Tim Korsupgah KPK RI.
Ketiga, Asistensi rutin OPD tiap bulannya di kantor, melihat sejauh mana progres masing-masing. Kempat, bangun iklim kompetisi di lingkup Pemkab.

Kelima, komunikasi dengan daerah lain di Jawa yang masuk 10 besar nasional.
Keenam, berkunjung tiap 3 bulan ke kantor KPK RI dan ketujuh, komunikasi intens dengan semua pimpinan OPD yang masih belum terlihat progres.

BACA JUGA : Kasus Positif Covid-19 di Peru Capai 80 Ribu Orang

BACA JUGA : Kabar Baik! Hasil Tes Swab Dua Pasien OTG di Kabupaten Belu Negatif

BACA JUGA : Update Covid-19 Dunia : 4,4 Juta Penduduk Terpapar Virus Corona

Selain ketujuh strategi tersebut, jelas Iwan khusus untuk dana desa, KPK melihat beberapa Indikator seperti, hasil LHP Inspektorat terkait dana desa dan aplikasi Siskeudes dan Siswaskeudes.

Lebih lanjut Ia menambahkan secara nasional diakuinya provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih diurutan 32 lebih karena banyak Kabupaten Lain yang persentase pencapaian MCP masih di bawah 60%, bahkan ada Kabupaten yang masih di bawah 10%.

“NTT memang di urutan 32 lebih disebabkan karena selain kita yang di atas 60%, semuanya di bawah 60% bahkan banyak yang di bawah 10%,” ungkap Iwan.(ino/TIMORDAILY/TIMORDAILY.COM)

Editor : Gusti Arakat