Pakar Hukum Tata Negara Undana John Tuba Helan Sebut ASN Malaka Terlibat Politik Praktis dan Langgar UU ASN

0
659
Pakar Hukum Tata Negara Undana John Tuba Helan Sebut ASN Malaka Terlibat Politik Praktis dan Langgar UU ASN
Sejumlah ASN Malaka menghadiri fit and proper test partai Gerindra NTT yang diikuti Stef Bria Seran dan Wande Taolin beberapa waktu lalu

TIMORDAILY.COM, ATAMBUA – Kehadiran sejumlah pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kabupaten Malaka yang turut hadir dan mendampingi Stefanus Bria Seran dan Wande Taolin (SBS-WT) dalam kegiatan fit and proper test di Partai Geridra Provinsi NTT sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka merupakan bentuk keterlibatan dalam politik praktis dan melanggar Undang-undang tentang ASN.

Hal ini disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. John Tuba Helan, saat dihubungi TimorDaily.com melalui telepon, Sabtu (8/2/2020) malam.

Menurut Tuba Helan, jika Stef Bria Seran (SBS) datang ke Kupang untuk urusan kedinasan maka hal itu bukan merupakan pelanggaran, namun ketika SBS datang ke Kupang untuk mengikuti fit and proper test sebagai bakal calon bupati maka maka kegiatan itu adalah aktifitas politik praktis. Sehingga, lanjutnya, sangat tidak dibenarkan para ASN ikut mendampingi.

BACA JUGA : Hadiri Fit and Proper Test SBS-WT di Partai Gerindra, Sejumlah ASN Malaka Dilaporkan Germas Prodem ke Bawaslu NTT

BACA JUGA : Pilkada Malaka 2020 – Stef Bria Seran dan Wande Taolin Dapat Rekomendasi dari Nasdem NTT

BACA JUGA : Swalayan Kreatif Mart di Atambua Disatroni Pencuri Terekam CCTV

“ASN itu kan dilarang untuk terlibat dalam politik praktis karena sudah diatur dalam UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jadi kalau Bupati itu (SBS, red) menjalankan tugas kedinasan, misalnya rapat dan lainya di Kupang (perjalanan dinas), itu para ASN yang mau ikut, sama sekali tidak ada masalah karena kegiatan kedinasan,” ujarnya.

“Tapi sekarang ini, beliau (SBS, red) ikut dalam hajatan politik praktis walaupun hanya ikut dalam kegiatan fit and propert test di partai, tapi itu kan kegiatan politik praktis yang oleh UU itu dilarang,” tambahnya.

Lebih lanjut Dr. John menjelaskan, ASN dari Malaka itu tidak boleh terlibat dalam kegiatan fit and proper test itu karena sangat kental politik praktisnya.

“Mereka harus tahu membedakan, kalau perjalanan itu merugikan daerah, meninggalkan pekerjaan kantor, itu sama sekali tidak boleh itu.

Harusnya bupati Malaka hadir sendiri, tidak boleh menggunakan kendaraan dinas, biaya dinas dan membawa Pejabat ASN itu, karena ini bukan soal ada calon atau belum ada calon Bupati, tapi pa stef bria seran itu datang untuk mengikuti kegiatan partai politik untuk mau maju lewat Gerindra, jadi para ASN yang ikut terlibat dalam itu sudah dengan jelas salah besar itu,” tutup Dr. John.

Untuk diketahui, berdasarkan informasi dari berbagai sumber didapati, sejumlah kepala dinas dan kepala bagian di kabupaten malaka, terlibat hadir dalam fit and propert test di DPD Partai Gerindra NTT, bertempat di Hotel Romyta Kupang Kamis (30/1/2020).

Beberapa kadis dan kabag itu selain meninggalkan tugas kantor di Malaka, para ASN itu turut mendukung dan mengantar Bupati Malaka Stef bria seran, dengan menggunakan kendaraan dinas Pemkab Malaka.

Para pejabat ASN tersebut antara lain, Kepala Badan Pengelola Perbatasan, Kadis Kominfo, Kabag Ekonomi, Kabag Humas serta juga hadir beberapa ASN lainnya.

Terhadap kejadian ini, Mahasiswa Pro Demokrasi telah melaporkan ke Bawaslu Provinsi NTT dan beberapa masyarakat Malaka juga telah melaporkan hal yang sama ke Bawaslu Kabupaten Malaka.

Pakar Hukum Tata Negara Undana John Tuba Helan Sebut ASN Malaka Terlibat Politik Praktis dan Langgar UU ASN
Pejabat ASN Malaka hadir di kegiatan fit and proper test SBS dan WT di Partai Gerindra NTT beberapa waktu lalu.

 

Berpikir Sesat

Menanggapi laporan masyarakat dan elemen mahasiswa ke Bawaslu, Doktor Bernando Seran yang turut hadir dalam fit and proper test menegaskan kehadiran ASN bersama Bupati Malaka dalam mengikuti fit and proper test di Partai Gerindra adalah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan apapun.

Seperti dilansir media online malaka radar perbatasan, Doktor Bernando Seran bahkan menilai ada yang telah berpikir sesat soal kehadiran para ASN tersebut.

Lanjut Bernand Seran yang juga Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Malaka ini, kehadiran para ASN bukan pelanggaran karena pada saat sekarang belum ada calon bupati atau wakil bupati. Tahapan pilkada oleh KPU pun belum dimulai karena belum ada penetapan calon bupati.

“Jadi kehadiran ASN murni mendampingi bupati sebagai atasannya. Jadi tidak ada peraturan perundang undangan yang dilanggar,” kata Dr. Yohanes Bernando Seran, SH. M.Hum kepada wartawan, Kamis (30/1-2020).

Dr. Nando mengatakan, “Konstitusi kita tidak melarang setiap warga negara untuk berpolitik dan mengeluarkan pendapat. Termasuk di dalamnya ASN,” tegasnya.

Bahwa netralitas ASN itu tidak benar dimaknai sebagai tidak memihak karena orang yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih otomatis tidak netral. Dalam konteks ini netralitas ASN adalah pengaturan yang overlapping dengan konstitusi. Dengan demikian aturan tersebut harus dikesampingkan. Dalam hal ini berlaku asas lex superior derogat legi inferiori.

Dikatakannya, kehadiran ASN bersama bupati dalam mengikuti fit and proper test di Partai Gerindra adalah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan apapun karena murni mendampingi bupati sebagai atasannya.

”Orang yang selalu menyalahkan ASN dalam hal ikut berpolitik adalah mereka yang berpikir sesat atau fallacy of rekevant. ASN harus berpolitik dalam konteks pelaksanaan pembangunan, Pemerintahan dan kemasyarakatan,” pungkas Nando Seran. (ito/ TIMORDAILY/TIMORDAILY.COM)

Laporan Wartawan : Oktofianus Fatin

Editor : Gusti Arakat

Leave a Reply