Narsisme Politisi di Tengah Pandemi Covid-19

0
69
Narsisme Politisi di Tengah Pandemi Covid-19
Ilustrasi (rumahpemilu.org)

TIMORDAILY.COM-Sigmun Freud, orang keturunan Yunani asal Austria pertama kali menggunakan istilah narsisme dalam psikologi dengan mengambil tokoh mitos Yunani, Narsissos. Orang yang mencintai bayangan sendiri, mengulurkan tangannya dan tenggelam di sebuah kolam. Kemudian tumbuh bunga yang disebut bunga narsis.

Freud menggambarkan, narsis perasaan cinta terhadap diri yang berlebihan. Perasaan yang berlebihan ini, kadang mementingkan diri sendiri menjadikan orang lain sebagai objek meningkatkan popularitas.

Sebagaimana dijelaskan Santrock, narsisme merupakan pendekatan terhadap orang lain dengan memikirkan diri sendiri. Pelaku narsisme tidak mengetahui bagaimana pandangan orang lain terhadap dirinya.

Narsisme Politisi

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, perilaku narsis ini cukup mudah ditemukan. Misalnya, melalui media sosial; Facebook, WhatsApp, Instagram dan Twitter. Media sosial ini yang digunakan para politisi di Indonesia untuk menunjukkan eksistensi serta meningkatkan popularitas.

BACA JUGA : Komersialisasi Pendidikan Pada Ranah Perguruan Tinggi di Indonesia

Pada Pilpres 2014, peran media sosial sangat penting. Bahkan, sejak tahun 2012, partisipasi masyarakat meningkat untuk menggunakan media sosial.

Katapedia, sebuah lembaga penelitian melakukan kajian tentang aktivitas dan strategi partai politik di media sosial seperti Twitter dan Facebook. Hasilnya, Katapedia mencatat delapan partai cukup aktif yaitu Gerindra, Nasdem, PKS, PDIP, Golkar, Hanura, PPP dan Demokrat.

Merujuk pada data di atas, dalam pandangan penulis, media sosial sebagai tempat narsis bagi partai politik maupun politisi di Indonesia.

BACA JUGA : Apa Kabar Maek Bako Sebagai Program Unggulan Bupati Belu?

Seperti di tahun politik, baju-baju berlambang partai dan wajah politisi didistribusikan kepada masyarakat, kemudian diekspos di media sosial sebagai bentuk kepeduliaan. Ingat, ini dilakukan politisi dan parpol yang kehilangan jati diri!

Di tengah pandemi Covid-19, perilaku narsisme dari partai politik, politisi maupun organisasi-organisasi cukup terlihat jelas.

Media sosial adalah wadah untuk bernarsis. Lambang partai politik, nama politisi, nama organisasi terlihat pada masker dan sembako yang dibagikan kepada masyarakat. Orang-orang ini tampil mengatasnamakan kemanusiaan untuk kepentingan mereka.

Seperti terlihat di media sosial (Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter) partai ini, politisi itu, organisasi sana, sedang membagikan sembako, masker, hand sanitizer lalu membalut ini sebagai bentuk aksi kemanusiaan untuk kepentingan elektoral, kepentingan individu dan kelompok.

Krisis masyarakat di tengah pandemi ini, momen tepat untuk bernarsis bagi mereka (parpol, politisi, organisasi). Media-media sosial tempat narsis menunjukkan kepedulian dengan penuh kepentingan untuk diketahui banyak orang, bahwa tindakan mereka adalah bentuk konkrit dari nilai kemanusiaan. Sangat tidak etis, di tengah wabah ini dimanfaatkan untuk menaikkan elektabilitas partai, popularitas politisi, eksistensi organisasi.

Sebagaimana digambarkan DSV-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Fourth Edition) ciri individu mengalami kepribadian narsisme; membutuhkan pujian yang lebih dari orang lain dan ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain.

BACA JUGA : Pilkada Belu dan Tangisan Tikus Berdasi

Membantu masyarakat lalu mengirim foto-foto di media sosial untuk mendapat pengakuan publik dan pujian bahwa mereka sedang dan telah melakukan aksi kemanusiaan. Ini tindakan ‘ngehek’ dari orang-orang tidak berkualitas.

Meningkatkan popularitas dengan memanfaatkan krisis sebagai bentuk pelecehan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Peran Media Konvensional dan Daring

Meminjam pernyataan P.K. Ojong, “Tugas pers bukanlah untuk menjilat pada penguasa, melainkan untuk mengkritik yang sedang berkuasa.” Seharusnya ini menjadi refleksi kritis bagi pers di Indonesia.

Makna dari kalimat di atas, tentunya tentang keberpihakan pers kepada masyarakat tertindas dan pers berbeda dengan Humas Pemerintah atau Jubir politisi.

BACA JUGA : Tikus di Rumah Rakyat

Realitas hari ini, kolom-kolom media dipenuhi wajah politisi, lambang partai, lambang organisasi termasuk wajah aktivis ‘ngehek’. Media mempublikasi hal remeh-temeh, kebaikan pemerintah termasuk aksi manusia tidak berkualitas yang menggunakan pandemi Covid-19 untuk kepentingan semata.

Hal remeh-temeh, wajah artis cantik, pembagian masker bermerk parpol, aktivis berjubah parpol menjadi berita hangat dan lebih menarik untuk khalayak, ketimbang berita tentang masyarakat tidur di kolong jembatan, rumah warga, emperan toko atau yang sedang kelaparan.

Seharusnya, media berpihak pada orang-orang tertindas, orang tak mampu bersuara, orang di jalanan, orang yang kehilangan mata pencaharian dan kaum marjinal. Hari ini, media konvensional dan daring layaknya media pemerintah, sebagai ‘jubir’ politisi maupun organisasi. Media kehilangan roh kritis.(TIMOR DAILY/TIMORDAILY.COM)

Penulis : Gusti Arakat, Pemuda NTT-Yogyakarta.