Langgar UU Desa,  Bupati  Belu Bisa Dilaporkan ke Mendagri

0
131
Bupati Belu Willy Lay
Bupati Belu Willy Lay. Foto: kompas.

TIMORDAILY.COM, ATAMBUA -Matheus Mau Bere hingga saat ini masih menjabat sebagai Kepala Desa (Kades) Mahuitas, Kecamatan Lamakmen, Kabupaten Belu wilayah Perbatasan RI-RDTL.

Padahal, Matheus telah terbukti bersalah bahkan divonis masuk penjara karena menggunakan ijazah palsu pada tahun 2018 lalu.

Terkait kasus ini,  Ahli Hukum Administrasi Negara, Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Johanes Tuba Helan mengatakan, kepala desa seharusnya sudah berhenti dari jabatannya setelah keluar dari penjara.

“Ijazah sebagai syarat menduduki jabatan kepala desa, lalu dinyatakan oleh pengadilan bahwa ijazah itu palsu maka tidak boleh lagi menduduki jabatan sebagai kepala desa setelah keluar penjara,” kata Johanes kepada TimorDaily.com saat dikonfirmasi via WhatsApp, Minggu (9/08/2020).

Menurut Ahli hukum Administrasi Negara ini, apabila kepala desa terlibat kasus pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka Bupati atau Walikota harus berhentikan kepala desa tersebut.

BACA JUGA : Terbukti Pakai Ijazah Palsu dan Masuk Penjara, Matheus Tetap Menjabat Kades di Perbatasan RI-RDTL

BACA JUGA : Penjabat Sekda Belu Marsel Mau Meta Serahkan APD Kepada Puskesmas Silawan dan Haliwen

BACA JUGA : Tak Sekadar Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Bupati dan Wabup Belu Dorong Warga Manfaatkan Pekarangan

Johanes menandaskan, oknum kepala desa yang telah menjalani hukuman dan seharusnya diberhentikan dari jabatan oleh Bupati. Jika tidak, ungkap dia, Bupati telah melanggar UU Desa.

“Berarti bupati telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yakni apabila kepala desa terlibat kasus pidana berdasarkan putusan pengadilan yg berkekuatan hukum tetap maka harus diberhentikan,” ujarnya.

Mantan Kepala Ombusdman perwakilan NTB-NTT ini menambahkan, selain melanggar Undang-Undang Desa, Bupati juga dapat dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri karena telah melanggar kewajiban mentaati peraturan perundang-undangan dan telah melalaikan kewajibannya sebagai pejabat publik.

“Laporkan Bupati ke Menteri Dalam Negeri karena telah melanggar kewajiban mentaati peraturan perundang-undangan dan telah melalaikan kewajibannya sebagai pejabat publik,” pungkas Johanes.

Sebelumnya diberitakan, Matheus Mau Bere hingga saat ini masih menjabat sebagai Kepala Desa (Kades) Mahuitas, Kecamatan Lamakmen, Kabupaten Belu wilayah Perbatasan RI-RDTL.

Padahal, Matheus telah terbukti bersalah bahkan divonis masuk penjara karena menggunakan ijazah palsu pada tahun 2018 lalu.

Pengadilan Negeri (PN) Atambua dalam putusan Nomor : 123/PID.B/2018/PN.ATB menyatakan, terdakwa Matheus Mali Bere telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, selain itu barang bukti berupa ijasah yang digunakan oleh Matheus Mali Bere dalam keputusan PN Atambua tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Sejumlah warga Desa Mauhitas lantas mempertanyakan status Matheus yang hingga kini masih menjabat sebagai kepala desa tersebut.

Kepada media ini Goreti Soi dan beberapa warga Desa Mahuitas, Alexander Lelo,Michael Bau, Lukas Mau dan Yoakim Bere meminta agar Bupati Belu segera Matheus dari jabatan kades.

“Kami minta supaya Bupati segera berhentikan dia (Matheus Mau Bere, red) dari kepala desa ini karena dia sudah terbukti pakai ijasah palsu,” ujar Goreti Soi.

Menurut Goreti, semenjak adanya keputusan PN Atambua yang telah berkekuatan hukum tetap, dirinya bersama beberapa masyarakat Desa Mahuitas sudah pernah menyampaikan hal ini kepada DPRD Belu, Dinas PMD, bahkan sudah pernah bertemu secara langsung dengan Wakil Bupati Belu, JT. Ose Luan namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut.

Karena itu, Goreti mengatakan dalam waktu dekat dirinya bersama beberapa masyarakat Desa Mahuitas akan mempertanyakan lagi hal ini kepada Bupati Belu Willy Lay.

“Dalam waktu dekat ini kami mau tanya lagi ke bapak bupati kenapa orang ini belum diberhentikan. Kan sudah ada putusan pengadilan kenapa dia belum juga diberhentikan,” ujarnya.

Yoakim Bere menambahkan, saat ini masyarakat merasa ada keanehan terkait pemberhentian kepala desa ini.  Pasalnya, mereka sudah beberapa kali bersama masyarakat lainnya bertemu anggota DPRD dan Wakil Bupati namun hingga saat ini kepala Desa belum diberhentikan.

“Kami ini rasa aneh kenapa sampai sekarang kepala desa ini belum berhenti dari dia punya jabatan ini, bagaimana bisa kepala desa menjabat tanpa ada ijazah,” Yoakim Bere.

Untuk diketahui, terkait ijazah palsu Kepala Desa Mahuitas ini, masyarakat sudah pernah mempertanyakan kepada DPRD Belu pada Jumat (11/10/2019) tahun lalu, namun hingga hari ini tidak ada kepastian terkait pemberhentian kepala desa yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang (UU) nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara jelas mengatur tentang pemberhentian kepala desa antara lain;

Pasal 41 menyebutkan; Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Selanjutnya Pasal 43 menyebutkan; Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana kasus yang dialami Matheus Mau bere diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 263:

  1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan s urat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
  2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.(ino/TIMOR DAILY/TIMORDAILY.COM)

Editor : Gusti Arakat