Kasus Dugaan Korupsi Bawang Merah Malaka – Ditahan Polisi Gegara Terima Rp 25 Juta, PPK Siap Ungkap Aliran Dana ke Pejabat dan DPRD

0
660
Kasus Dugaan Korupsi Bawang Merah Malaka - Ditahan Polisi Gegara Terima Rp 25 Juta, PPK Siap Ungkap Aliran Dana ke Pejabat dan DPRD
Para tersangka Kasus dugaan korupsi bawang merah malaka saat berada di Mapolda NTT, Senin (9/3/2020).

TIMORDAILY.COM, KUPANG – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka tahun anggaran 2018, Yosef Klau Berek akhirnya ditahan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek tersebut.

Dia ditahan bersama mantan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), Martinus Bere alias Manjo dan dua staf ULP pada Senin (9/3/2020).

Dengan demikian, total tersangka kasus ini yang telah ditahan penyidik Polda NTT adalah sebanyak tujuh orang. Masih tersisa dua orang yang belum memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sakit berat.

Dalam pemeriksaan di Polda NTT, Yosef Klau Berek mengaku menerima fee proyek sebesar Rp 25 juta. Meski demikian, Yosef menegaskan selaku ASN atau kabid di dinas sudah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

BACA JUGA : Kasus Dugaan Korupsi Bawang Merah Malaka – Penyidik Polda NTT Tahan Lagi Empat Pejabat 

BACA JUGA : Pengunduran Diri Massal PPK Pemda Lembata dan Pembangkangan Terhadap Pesan Jokowi Jangan “Gigit” Pejabat Daerah

BACA JUGA : Kasus Dugaan Korupsi Bawang Merah Malaka – ARAKSI Minta Polda NTT Periksa Bupati dan Ketua DPRD

PPK Proyek pengadaan benih bawang merah Malaka, Yosef Klau Berek

“Saya memang terima uang Rp 25, yang dikirim Jepot melalui staf saya, tapi Tuhan tahu. Saya belum pakai itu uang, dan uang itu dikembalikan ke penyidik polda,” ungkapnya kepada wartawan di Mapolda NTT, Senin (9/3/2020).

Yosef mengaku, sebelumnya dia dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut namun kali ini dipanggil sebagai tersangka.

Diakuinya, secara batin dirinya telah siap untuk mengikuti proses hukum bahkan dirinya telah menyampaikan kepada anak dan isterinya untuk siap menghadapi kemungkinan terburuk.

“Hanya satu pesan saya sampaikan untuk teman semuanya, bahkan teman pers. Saya titip keluarga saya. Teman teman mohon kunjung ke rumah saya,” pintanya.

Yosef juga meminta dukungan kepada para wartawan untuk membantu mengungkap kasus tersebut sampai pada aliran dana kepada siapa saja termasuk kepada para pejaba di Kabupaten Malaka.

“Teman pers mohon ungkapkan semua, sebab banyak aliran dana ke para pejabat dan DPRD, yang saya tahu akan saya buka semua,” ujarnya.

Yosef lantas menceritrakan pertanyaan penyidik kepada dirinya pada saat pemeriksaan sebagai tersangka.

Menurutnya, penyidik sempat bertanya mengapa dirinya hanya mendapat Rp 25 juta sementara pihak lain yang tidak terkait dengan proyek malah mendapatkan uang ratudan juta dan bahkan mobil mewah.

“Saya sempat ditanya, kok PPK dan kadis kok hanya dapat Rp 25 juta, sedangkan yang tidak berhubungan dengan proyek alias broker yaitu Jepot mendapat hadiah mobil atau ratusan juta,” urainya.

Yosef menegaskan, meski sebagai PPK yang memiliki kuasa besar, dirinya tidak memiliki niat jahat sama sekali untuk melakukan korupsi ataupun menerima fee proyek

“Jika punya niat jahat mungkin saya meminta Rp 1 miliar, sebab proyek tersebut nilainya 10 miliar. Sebab sebagai PPK miliki power untuk minta sesuatu. Karena jika terima fee akan berurusan dengan hukum. Masa PPK masuk penjara karena hanya terima uang Rp 25 juta. Saya pasti minta miliar, jika punya niat korupsi. Biar puas to?” ujarnya.

Menurutnya, uang Rp 25 juta itu diantar Jepot, lalu dititip kepada staf dan menyerahkan  kepada dirinya. Saat itu dirinya tidak mengetahui dititip amplop melalui staf, saat berkantor langsung diserahkan ini ada amplop.

“Uang yang saya terima dikembalikan ke polda pada bulan mei. Tapi uang itu saya terima saat akhir tahun 2019. Setelah proyek di PHO,” ungkapnya.

Tentang tidak adanya bantuan hukum dari Pemda Malaka, Yosef mengakui sempat ditanyakan oleh penyidik Polda NTT. Namun dirinya menjawab bahwa bisa saja karena mereka dianggap sebagai tumbal sehingga tak perlu didampingi.

“Saya bilang mungkin kami sudah dianggap korban atau tumbal, kami dianggap koruptor oleh pemda jadi tidak diberi bantuan hukum,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Penyidik Polda NTT menahan lagi empat pejabat dari Kabupaten Malaka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan benih bawang merah, Senin (9/3/2020).

Penahanan empat pejabat yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka ini merupakan penahanan kedua setelah tiga tersangka lainnya ditahan pada Jumat (6/3/2020).

Adapun empat pejabat yang ditahan tersebut termasuk mantan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Malaka, Martinus Bere  alias Manjo dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Yosef Klau Bere dan dua staf ULP Malaka yaitu Karolus A. Kerek selaku Sekretaris pokja dan Agustinus Klau Atok selaku ketua pokja.

BACA JUGA : Penyidik Polda NTT Tetapkan 9 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Bawang Merah Malaka, Tiga Langsung Ditahan

BACA JUGA : Kasus Dugaan Korupsi Bawang Merah Malaka – ARAKSI Minta Polda NTT Periksa Bupati dan Ketua DPRD

BACA JUGA : Pengunduran Diri Massal PPK Pemda Lembata dan Pembangkangan Terhadap Pesan Jokowi Jangan “Gigit” Pejabat Daerah

Kasus Dugaan Korupsi Bawang Merah Malaka - Penyidik Polda NTT Tahan Lagi Empat Pejabat 
Martinus Bere alias Manjo, salah satu tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan benih bawang merah Malaka tersenyum saat di Mapolda NTT, Senin 9 Maret 2020. foto by Seldy Berek untuk TIMORDAILY.COM

Martinus Bere dan Yosef Klau Berek, menjalani pemeriksaan tambahan oleh penyidik, selanjutnya ditahan penyidik Tipidkor Polda NTT karena diduga tebukti menggelapkan dana pengadaan bibit bawang merah tahun anggaran 2018 di Kabupaten Malaka.

Dua staf ULP Malaka yaitu Karolus A. Kerek dan Agustinus Klau Atok juga ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi proyek pengadaan bibit bawang merah tahun 2018 yang menyebabkan negara dirugikan sebesar Rp 4,9 miliar dari total nilai proyek sebesar Rp 10,8 miliar.

Sedangkan, Toni Baharudin dan Simeon Benu, selaku direktur utama belum hadir di Tipidkor Polda NTT pada  pemeriksaan ini karena alasan lagi sakit berat.

Mantan Kepala ULP Malaka, Martinus Bere ketika wartawan di halaman Mapolda NTT enggan berbicara.

Lebih lanjut Martinus menyarankan agar wartawan bertanya pada kuasa hukumnya untuk mendapatkan penjelasan.

Seperti diketahui, proyek pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malaka tahun anggaran 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 9.680.000.000

Kapolda NTT melalui Kabid Humas AKBP Johanes Bangun via seluler Jumat (06/03/2020) menjelaskan proyek ini dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. Timindo Kuasa Direktur atas nama Baharudin Tony dan diduga melakukan mark up harga serta adanya unsur KKN dalam proses pengadaan Barang/Jasa.

Kepala ULP, lanjutnya, diduga menerima hadiah atau janji terkait paket pekerjaan proyek tersebut (suap/menyuap) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 4.915.250.000

Hal itu berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHAP, Penyidik direktorat kriminal khusus Polda NTT telah melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka sebelumnya.

Selanjutnya dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan berdasarkan Pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan Pasal 11 UU RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- KUH Pidana. Dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar. (r-1/TIMOR DAILY/TIMORDAILY.COM)

Editor : Gusti Arakat

 

Leave a Reply