Kasus Bawang Merah Malaka – Herman Hery Minta Penyidik Polda NTT Telusuri Aliran Dana dan Seret Siapapun yang Terlibat

0
251
Kasus Bawang Merah Malaka - Ketua Komisi III DPR RI Minta Penyidik Polda NTT Telusuri Alian Dana dan Seret Siapapun yang Terlibat
Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery

TIMORDAILY.COM, KUPANG – Penyidik Polda NTT diminta untuk menelusuri aliran dana kasus dugaan korupsi pengadaan benih bawang merah Kabupaten Malaka tahun 2018 senilai Rp 10,8 miliar.

Penelusuran ini perlu dilakukan untuk mengetahui ke mana saja aliran dana miliar rupiah tersebut dan siapa saja yang turut mencicipinya.

Permintaan ini disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery kepada wartawan di Kupang, Selasa (10/3/2020) malam.

Politisi senior PDI Perjuangan ini meminta masyarakat mempercayakan penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian agar penanganan secara profesional.

BACA JUGA : Komisi III DPR RI Pantau Kasus Dugaan Korupsi Bawang Merah Malaka, ini Penegasan Herman Hery

BACA JUGA : Kurang Dari 24 Jam, Polres Belu Berhasil Bekuk Pelaku Pembunuhan Sadis

BACA JUGA : Kasus Dugaan Korupsi Bawang Merah Malaka – Ditahan Polisi Gegara Terima Rp 25 Juta, PPK Siap Ungkap Aliran Dana ke Pejabat dan DPRD

“Biarkan penyidik berjalan secara profesional, penyidik harus lakukan TPPU agar terbuka aliran dananya mengalir sampai kemana saja,” katanya melalui whatsapp messengger.

Lebih lanjut, Herman Hery menegaskan pihaknya akan terus memantau jalankan penyidikan kasus tersebut dan mendorong penyidik Polda NTT menyeret siapapun yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Komisi lll DPR akan memantau jalan nya penyidikan kasus tersebut, termasuk mendorong penyidik Polda NTT untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar kasus tersebut terbuka dan harus menyeret siapapun yang terlibat,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Penyidik Polda NTT menahan lagi empat pejabat dari Kabupaten Malaka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan benih bawang merah, Senin (9/3/2020).

Penahanan empat pejabat yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka ini merupakan penahanan kedua setelah tiga tersangka lainnya ditahan pada Jumat (6/3/2020).

Dengan penahanan empat pejabat ini maka total pejabat Malaka yang telah ditahan sebagai tersangka kasus ini adalah sebanyak tujuh orang.

Adapun empat pejabat yang ditahan tersebut termasuk mantan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Malaka, Martinus Bere  alias Manjo dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Yosef Klau Bere dan dua staf ULP Malaka yaitu Karolus A. Kerek selaku Sekretaris pokja dan Agustinus Klau Atok selaku ketua pokja.

BACA JUGA : Penyidik Polda NTT Tetapkan 9 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Bawang Merah Malaka, Tiga Langsung Ditahan

BACA JUGA : Kasus Dugaan Korupsi Bawang Merah Malaka – ARAKSI Minta Polda NTT Periksa Bupati dan Ketua DPRD

BACA JUGA : Pengunduran Diri Massal PPK Pemda Lembata dan Pembangkangan Terhadap Pesan Jokowi Jangan “Gigit” Pejabat Daerah

Martinus Bere dan Yosef Klau Berek, menjalani pemeriksaan tambahan oleh penyidik, selanjutnya ditahan penyidik Tipidkor Polda NTT karena diduga tebukti menggelapkan dana pengadaan bibit bawang merah tahun anggaran 2018 di Kabupaten Malaka.

Dua staf ULP Malaka yaitu Karolus A. Kerek dan Agustinus Klau Atok juga ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi proyek pengadaan bibit bawang merah tahun 2018 yang menyebabkan negara dirugikan sebesar Rp 4,9 miliar dari total nilai proyek sebesar Rp 10,8 miliar.

Sedangkan, Toni Baharudin dan Simeon Benu, selaku direktur utama belum hadir di Tipidkor Polda NTT pada  pemeriksaan ini karena alasan lagi sakit berat.

Seperti diketahui, proyek pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malaka tahun anggaran 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 9.680.000.000

Kapolda NTT melalui Kabid Humas AKBP Johanes Bangun via seluler Jumat (06/03/2020) menjelaskan proyek ini dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. Timindo Kuasa Direktur atas nama Baharudin Tony dan diduga melakukan mark up harga serta adanya unsur KKN dalam proses pengadaan Barang/Jasa.

Kepala ULP, lanjutnya, diduga menerima hadiah atau janji terkait paket pekerjaan proyek tersebut (suap/menyuap) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 4.915.250.000

Hal itu berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHAP, Penyidik direktorat kriminal khusus Polda NTT telah melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka sebelumnya. (r-1/TIMOR DAILY/TIMORDAILY.COM)

Editor : Gusti Arakat

Leave a Reply