Jokowi Tetapkan Belu Sebagai Daerah Tertinggal Tahun 2015 dan 2020, Ada Apa?  

0
34
Keluarga Miskin di Belu Perbatasan RI-RDTL Sudah Seminggu Konsumsi Pisang Rebus dan Tinggal di Gubuk Reot
Potret kemiskinan di Kabupaten Belu. Ignasia bersama suami, ibu dan beberapa anak di depan gubuk reot mereka. Foto: Nandito Fatin/TIMORDAILY.COM

TIMORDAILY.COM, ATAMBUA-Presiden Indonesia Jokowi menetapkan beberapa daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal.

Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria:
a. perekonomian masyarakat;
b. sumber daya manusia;
c. sarana dan prasarana;
d. kemampuan keuangan daerah;
e. aksesibilitas; dan
f. karakteristik daerah.

Melansir Detik.com, pada tahun 2015, Presiden Jokowi tetapkan 122 daerah yang masuk kategori tertinggal. Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019.

Di tahun 2015 Kabupaten Belu masuk dalam kategori daerah tertinggal bersama 121 daerah lainnya di seluruh Indonesia.

 Daerah Tertinggal Tahun 2020

Tahun ini, Presiden Jokowi kembali menetapkan kategori daerah tertinggal sebanyak 62 daerah. Artinya sebanyak 60 daerah sudah tidak berstatus sebagai daerah tertinggal.

Penetapan 62 daerah tertinggal tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024.

BACA JUGA : Badan Kehormatan DPRD Belu Panggil Anggota Fraksi Demokrat Frans Xaver Saka

BACA JUGA : Di Belu, Hampir Setahun Proses Hukum Kasus Dugaan Aniaya Oleh Kades Faturika dan Oknum PNS Polri Belum Tuntas

BACA JUGA : Jokowi Tetapkan Belu Masuk Kategori Tertinggal Bersama 61 Daerah lainnya di Indonesia

Dalam surat keputusan itu,  Kabupaten Belu ditemani 61 daerah lainnya yang masih berstatus sebagai daerah tertinggal.

Tentunya, berdasarkan kriteria-kriteria daerah tertinggal.

Ekonomi Belu

Salah satu kriteria tentang kategori daerah tertinggal yaitu perekonomian masyarakat. Beberapa sumber menyebutkan saat ini pemerintah Kabupaten Belu mengatakan pertumbuhan ekonomi terus meningkat.

Melansir Pos Kupang, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu tahun 2017 mencapai 5,73 persen, meningkat dari tahun sebelumnya 5,32 persen.

Sekretaris Daerah (Sekda)  Belu,  Petrus Bere dalam jumpa pers di Dinas Kominfo Belu, (3/7/2018) mengatakan, angka kemiskinan menurun dari 34.750 jiwa menjadi 33.130 jiwa.

Sedangkan Indeks Pembanguman Manusia (IPM) mendapat nilai 7,06 atau urutan ke 14 dari 22 kabupaten/kota di NTT.

Tiga sektor sektor utama yang memberikan kontribusi pada PDRB Kabupaten Belu yakni, sektor pertanian 22,95 persen, jasa pendidikan 15,17 persen dan sektor perdagangan 13,79 persen.

Menurut Bere, visi pemerintah Kabupaten Belu di bawah kepemimpinan Bupati Willybrodus Lay dan wakil bupati J.T Ose Luan adalah Belu yang Berkualitas, Mandiri, Maju, Demokratis, dan Berbudaya.
Kemudian, lima agenda pembangunan yakni, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengembangan pariwisata, percepatan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruanf dan lingkungan hidup serta peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik.

Sedangkan, empat tekad pembangunan pemerintah yaitu, jagung, padi, ternak sapi dan air bersih.

Data dari sumber lain menyebutkan,  Bupati Willy Lay mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu pada tahun 2020 mencapai 6 persen.

Sedangkan angka kemiskinan terus menurun pada tahun 2020.

Belu Masuk Kategori Tertinggal DPRD Terkejut

DPRD Belu, Theodorus Seran Tefa mengaku terkejut mendengar kabar bahwa kabupaten Belu ditetapkan sebagai salah satu daerah tertinggal di provinsi NTT.

“Secara pribadi saya terkejut karena data dalam laporan pemerintah dari tahun ke tahun, angka kemiskinan munurun tapi Belu masih saja dalam kategori daerah tertinggal,” ungkap Theo Manek, Sabtu (9/5/2020) seperti dilansir Poskupang.com.

Theo Manek yang juga Ketua Komisi II DPRD Belu sekaligus membidangi Ekonomi dan Pembangunan melihat tidak perlu terlarur dalam situasi tersebut.

Bahkan, Ia berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memaparkan data secara jelas dan transparan tentang kabupaten Belu, termasuk kriteria-kriteria sebagai kabupaten tertinggal.

Masih menurut Poskupang.com, Theo Manek menegaskan data tersebut akan menjadi dasar atau acuan bagi DPRD untuk mendiskusikan lebih dalam tentang rencana pembangunan di Kabupaten Belu dan mendorong pemerintah agar secara berlahan-lahan memenuhi kriteria-kriteria dimaksud sehingga suatu saat Kabupaten Belu bisa keluar dari kategori tertinggal.

“Saya berterima kasih kepada Pemerintah pusat karena telah memberikan data tentang Kabupaten Belu masuk daerah tertinggal. Ini sebagai dasar atau acuan bagi DPRD untuk mempertanyakan kepada pemerintah terkait upaya pemerintah ke depan supaya secara bertahap kriteria-kriteria daerah tertinggal bisa terpenuhi sehingga kita keluar dari kategori tertinggal,” jelas politisi Golkar ini.

Anggota DPRD Belu dua periode ini memberikan pemikiran cemerlang kepada pemerintah terkait dengan penetapan Belu sebagai kabupaten tertinggal. Pertama, perencanaan pembangunan mesti lebih fokus dan berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan perekonomian masyarakat. Kedua, pemerintah mengoptimalkan potensi-potensi daerah demi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Theo Manek mengatakan, penetapan kabupaten Belu sebagai kabupaten tertinggal didasari beberapa kriteria yang sudah ditetapkan pemerintah masih sedikit membingungkan. Pasalnya, jika dilihat dari perekonomian masyarakat Belu dan sesuai laporan dari pemerintah cukup bagus setiap tahun. Angka kemiskinan di kabupaten Belu menurun tapi Belu masih tertinggal.

BACA JUGA : Keluarga Miskin di Belu Perbatasan RI-RDTL Sudah Seminggu Konsumsi Pisang Rebus dan Tinggal di Gubuk Reot

BACA JUGA : Miris! Nenek Asal Tiles di Kabupaten Belu Tinggal di Gubuk Reot, Jauh Dari Perhatian Pemerintah

BACA JUGA : Anak Merantau ke Malaysia, Pasutri Lansia di Malaka Wilayah Perbatasan RI-RDTL Tinggal di Gubuk Reot Mirip Kandang Hewan

“Sesuai laporan pemerintah, kita punya angka kemiskinan menurun tapi dalam perpres ini kita masih tertinggal. Berarti data perekonomian masyarakat yang dilaporkan masih dipertanyakan. Perputaran ekonomi di Kabupaten cukup bagus sehingga standar penilaian ini bisa membingungkan”, ujar Theo Manek.

Theo Manek menambahkan, mengenai kriteria eksesibilitas, Kabupaten Belu sebenarnya bagus dengan adanya jalan sabuk merah. Jalan sabuk merah menjadi urat nadi yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan dan memperlancar akses masyarakat di segala aspek, termasuk bidang pendidikan dan kesehatan.

Theo Manek mengatakan, pada tahun 2020, DPRD mendorong pemerintah memasang target PAD 110 M. Hal ini dilakukan karena DPRD melihat masih banyak potensi di kabupaten Belu yang belum dioptimalkan.(Detik/Pos Kupang/TIMOR DAILY/TIMORDAILY.COM)

Editor : Gusti Arakat