Jokowi Tetapkan Belu Masuk Kategori Tertinggal Bersama 61 Daerah lainnya di Indonesia

0
59
Keluarga Miskin di Belu Perbatasan RI-RDTL Sudah Seminggu Konsumsi Pisang Rebus dan Tinggal di Gubuk Reot
Potret kemiskinan di Kabupaten Belu. Ignasia bersama suami, ibu dan beberapa anak di depan gubuk reot mereka. Foto: Nandito Fatin/TIMORDAILY.COM

TIMORDAILY.COM, BELU-Presiden Indonesia Joko Widodo menetapkan 62 daerah di Indonesia masuk kategori daerah tertinggal.

Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024.

Seperti dikutip dari Perpres, Jumat (8/5/2020), disebutkan bahwa daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Ada enam kriteria terkait penetapan daerah tertinggal, seperti dijelaskan Pasal 2 Perpres:

Pasal 2

(1) Suatu daerah ditetapkan sebagai berdasarkan kriteria:
a. perekonomian masyarakat;
b. sumber daya manusia;
c. sarana dan prasarana;
d. kemampuan keuangan daerah;
e. aksesibilitas; dan
f. karakteristik daerah.

(2) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan karakteristik daerah tertentu.
(3) Kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan indikator dan sub indikator.
(4) Ketentuan mengenai indikator dan sub indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BACA JUGA : Rezim Bupati Agas – Warga Luwuk dan Lingko Lolok Manggarai Timur Ibarat Hidup Tanpa Pemerintahan

BACA JUGA : Viktor Laiskodat Kirim Obat Tradisional NTT ke Jakarta untuk Sembuhkan Pasien Corona

BACA JUGA : Alumni SMP Negeri 2 Maurole Sumbang APD ke Posko Covid-19 Perbatasan Ende-Maumere

Melansir Detik.com, penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 tahun sekali. Berikut daftar daerah tertinggal tahun 2020-2024

Provinsi Sumatera Utara
1. Kabupaten Nias
2. Kabupaten Nias Selatan
3. Kabupaten Nias Utara
4. Kabupaten Nias Barat

Provinsi Sumatera Barat
5. Kabupaten Kepulauan Mentawai

Provinsi Sumatera Selatan
6. Kabupaten Musi Rawas Utara

Provinsi Lampung
7. Kabupaten Pesisir Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat
8. Kabupaten Lombok Utara

Provinsi Nusa Tenggara Timur
9. Kabupaten Sumba Barat
10. Kabupaten Sumba Timur
11. Kabupaten Kupang
12. Kabupaten Timor Tengah Selatan
13. Kabupaten Belu
14. Kabupaten Alor
15. Kabupaten Lembata
16. Kabupaten Rote Ndao
17. Kabupaten Sumba Tengah
18. Kabupaten Sumba Barat Daya
19. Kabupaten Manggarai Timur
20. Kabupaten Sabu Raijua
21. Kabupaten Malaka

Provinsi Sulawesi Tengah
22. Kabupaten Donggala
23. Kabupaten Tojo Una-una
24. Kabupaten Sigi

Provinsi Maluku
25. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
26. Kabupaten Kepulauan Aru
27. Kabupaten Seram Bagian Barat
28. Kabupaten Seram Bagian Timur
29. Kabupaten Maluku Barat Daya
30. Kabupaten Buru Selatan

Provinsi Maluku Utara
31. Kabupaten Kepulauan Sula
32. Kabupaten Pulau Talibau

Provinsi Papua Barat
33. Kabupaten Teluk Wondama
34. Kabupaten Kabupaten Teluk Bintuni
35. Kabupaten Kabupaten Sorong Selatan
36. Kabupaten Sorong
37. Kabupaten Tambrauw
38. Kabupaten Maybrat
39. Kabupaten Manokwari Selatan
40. Kabupaten Pegunungan Arfak

Provinsi Papua
41. Kabupaten Jayawijaya
42. Kabupaten Nabire
43. Kabupaten Paniai
44. Kabupaten Puncak Jaya
45. Kabupaten Boven Digoel
46. Kabupaten Mappi
47. Kabupaten Asmat
48. Kabupaten Yahukimo
49. Kabupaten Pegunungan Bintang
50. Kabupaten Tolikara
51. Kabupaten Keerom
52. Kabupaten Waropen
53. Kabupaten Supiori
54. Kabupaten Mamberamo Raya
55. Kabupaten Nduga
56. Kabupaten Lanny Jaya
57. Kabupaten Mamberamo Tengah
58. Kabupaten Yalimo
59. Kabupaten Puncak
60. Kabupaten Dogiyai
61. Kabupaten Intan Jaya
62. Kabupaten Deiyai

Belu Ditetapkan Sebagai Daerah Tertinggal, DPRD Theo Manek Terkejut

DPRD Belu, Theodorus Seran Tefa mengaku terkejut mendengar kabar bahwa kabupaten Belu ditetapkan sebagai salah satu daerah tertinggal di provinsi NTT.

“Secara pribadi saya terkejut karena data dalam laporan pemerintah dari tahun ke tahun, angka kemiskinan munurun tapi Belu masih saja dalam kategori daerah tertinggal,” ungkap Theo Manek, Sabtu (9/5/2020) seperti dilansir Poskupang.com.

Theo Manek yang juga Ketua Komisi II DPRD Belu sekaligus membidangi Ekonomi dan Pembangunan melihat tidak perlu terlarur dalam situasi tersebut.

Bahkan, Ia berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memaparkan data secara jelas dan transparan tentang kabupaten Belu, termasuk kriteria-kriteria sebagai kabupaten tertinggal.

Masih menurut Poskupang.com, Theo Manek menegaskan data tersebut akan menjadi dasar atau acuan bagi DPRD untuk mendiskusikan lebih dalam tentang rencana pembangunan di Kabupaten Belu dan mendorong pemerintah agar secara berlahan-lahan memenuhi kriteria-kriteria dimaksud sehingga suatu saat Kabupaten Belu bisa keluar dari kategori tertinggal.

“Saya berterima kasih kepada Pemerintah pusat karena telah memberikan data tentang Kabupaten Belu masuk daerah tertinggal. Ini sebagai dasar atau acuan bagi DPRD untuk mempertayakan kepada pemerintah terkait upaya pemerintah ke depan supaya secara bertahap kriteria-kriteria daerah tertinggal bisa terpenuhi sehingga kita keluar dari kategori tertinggal,” jelas politisi Golkar ini.

Anggota DPRD Belu dua periode ini memberikan pemikiran cemerlang kepada pemerintah terkait dengan penetapan Belu sebagai kabupaten tertinggal. Pertama, perencanaan pembangunan mesti lebih fokus dan berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan perekonomian masyarakat. Kedua, pemerintah mengoptimalkan potensi-potensi daerah demi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Theo Manek mengatakan, penetapan kabupaten Belu sebagai kabupaten tertinggal didasari beberapa kriteria yang sudah ditetapkan pemerintah masih sedikit membingungkan. Pasalnya, jika dilihat dari perekonomian masyarakat Belu dan sesuai laporan dari pemerintah cukup bagus setiap tahun. Angka kemiskinan di kabupaten Belu menurun tapi Belu masih tertinggal.

BACA JUGA : Keluarga Miskin di Belu Perbatasan RI-RDTL Sudah Seminggu Konsumsi Pisang Rebus dan Tinggal di Gubuk Reot

BACA JUGA : Miris! Nenek Asal Tiles di Kabupaten Belu Tinggal di Gubuk Reot, Jauh Dari Perhatian Pemerintah

BACA JUGA : Anak Merantau ke Malaysia, Pasutri Lansia di Malaka Wilayah Perbatasan RI-RDTL Tinggal di Gubuk Reot Mirip Kandang Hewan

“Sesuai laporan pemerintah, kita punya angka kemiskinan menurun tapi dalam perpres ini kita masih tertinggal. Berarti data perekonomian masyarakat yang dilaporkan masih dipertanyakan. Perputaran ekonomi di Kabupaten cukup bagus sehingga standar penilaian ini bisa membingungkan”, ujar Theo Manek.

Theo Manek menambahkan, mengenai kriteria eksesibilitas, Kabupaten Belu sebenarnya bagus dengan adanya jalan sabuk merah. Jalan sabuk merah menjadi urat nadi yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan dan memperlancar akses masyarakat di segala aspek, termasuk bidang pendidikan dan kesehatan.

Theo Manek mengatakan, pada tahun 2020, DPRD mendorong pemerintah memasang target PAD 110 M. Hal ini dilakukan karena DPRD melihat masih banyak potensi di kabupaten Belu yang belum dioptimalkan.(Detik/Pos Kupang/TIMOR DAILY/TIMORDAILY.COM)

Editor : Gusti Arakat