Hingga Desember 2019 Terdapat 2.843 Kasus Stunting di  Kabupaten Alor

0
71

TIMORDAILY.COM, ALOR – Kasus stunting atau balita dengan pertumbuhan kekerdilan yang ditemukan di Kabupaten Alor sebanyak 2.843 kasus.

Jumlah ini merupakan hasil identifikasi dari 454 posyandu yang tersebar di 175 Desa dan Kelurahan di Kabupaten Alor berdasarkan data bulan Desember 2019.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor, dr. Christine O.M.B. Laoemory melalui Kepala Seksi Kesehatan Ibu, Anak, dan Gisi, Maria E. Malaikosa kepada Wartawan di Kalabahi, Senin (17/2/2020).

BACA JUGA : Pemkab Alor Gelontorkan Rp 22,6 Miliar Untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat

BACA JUGA : Pemkab Alokasikan Dana Pengamanan Pilkada 2020 Untuk Polres Belu dan Kodim 1605/Belu

BACA JUGA : Demam Berdarah Dengue di Alor Terus Mengancam, Kembali Merenggut 1 Jiwa

Malaikosa mengungkapkan, hasil identifikasi terhadap balita stunting ini diakibatkan beberapa faktor, yakni faktor gizi, faktor pola asuh, dan faktor kebersihan lingkungan.

“Faktor gizi ini akibat asupan gizi yang kurang sejak kehamilan ibu hingga adanya bayi. Sedangkan pola asuh, antara lain kebiasaan kita ibu-ibu yang melahirkan anaknya dititip ke nenek. Sementara kebersihan lingkungan dan sanitasi yang tidak mendukung maka mudah terserang penyakit malaria atau cacing,” jelas Malaikosa.

Malaikosa menjelaskan, identifikasi 0balita stunting ini ditentukan saat usia 2 tahun. Itu diukur dari ciri-ciri, yakni balita telah berusia 2 tahun namun tinggi badannya tidak sama dengan anak seusianya.

“Tinggi ideal balita perempuan usia 2 tahun yaitu 85,7 cm (centimeter). Sedangkan balita laki-laki usia 2 tahun ideal tingginya 87,1 cm. Balita 2 tahun yang tinggi badannya dibawah dari ukuran tersebut maka dikategorikan stunting,” ungkap Malaikosa.

Malaikosa menandaskan, untuk balita yang dikategori stunting mendapat perhatian penting atau menjaga anak-anak tersebut sehingga tidak jatuh pada kasus gizi buruk.
Sementara strategi untuk penanggulangan stunting di Kabupaten Alor, Malaikosa menyebutkan, penangganan dilakukan secara lintas sektor dengan 25 indikator.

Sedangkan intervensi dari Dinas Kesehatan sendiri, jelas Malaikosa, yaitu perhatian pada 1.000 hari pada masa kehidupan (sejak dalam masa kandungan).

Dalam masa ini diberikan tablet tambah darah, minimal periksa kehamilan 4 kali, dianjurkan melahirkan oleh tenaga kesehatan, bayi yang dilahirkan harus menyusu dini, setelah lahir harus ASI esklusive yang full, usia bayi 12 bulan harus dapat imunisasi dasar lengkap, dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan balita. (osm/TIMOR DAILY/TIMORDAILY.COM)

Editor : Gusti Arakat

Leave a Reply