Hadiri Fit and Proper Test SBS-WT di Partai Gerindra, Sejumlah ASN Malaka Dilaporkan Germas Prodem ke Bawaslu NTT

0
135
Hadiri Fit and Proper Test SBS-WT di Partai Gerindra, Sejumlah ASN Malaka Dilaporkan Germas Prodem ke Bawaslu NTT
Koordinator Germas Prodem, Yohanes Obije menyerahkan laporan keterlibatan ASN malaka dalam kegiatan calon bupati kepada Bawaslu NTT, Senin (3/2/2020)

TIMORDAILY.COM, KUPANG – Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pro Demokrasi (Germas Prodem) melaporkan sejumlah oknum aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Malaka ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTT, Senin (3/2/2020).

Para ASN ini dilaporkan terkait kehadiran mereka dalam kegiatan fit and proper test pasangan bakal calon Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran dan Wande Taolin (SBS-WT) yang digelar Partai Gerindra di Hotel Romyta Kupang pada tanggal 30 Januari 2020 lalu.

Koordinator Germas Prodem, Yohanes Obije mengatakan laporan ke Bawaslu NTT itu berdasarkan informasi yang dihimpun juga berdasarkan pemberitaan di media online yang menampilkan foto para pejabat ASN Malaka tersebut.

BACA JUGA : 60 Persen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu Perbatasan RI-RDTL Berasal dari Pertambangan

BACA JUGA : Tes CPNS 2020 – 2.562 Orang Rebut 115 Formasi di Belu Perbatasan RI-RDTL

BACA JUGA : Lampu Jalan di Motaain Perbatasan RI-RDTL Rusak Akibat Ulah Oknum dan Binatang, Teknisi Lakukan Hal ini

Karena itu, lanjutnya, kehadiran sejumlah ASN yang merupakan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Malaka pada kegiatan parpol untuk fit and proper test tersebut merupakan sebuah pelanggaran yang wajib diproses.

“Terlihat jelas, beberapa Kepala Dinas dan Kepala Bagian lingkup Pemkab Malaka itu turut mengantar Bupati Malaka menghadir undangan dari Partai Gerindra. Kami menilai bahwa secara regulasi, ASN tersebut telah melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh negara,” tegas Yohanes.

Menurut Yohanes, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 71 Ayat 1 Menjelaskan bahwa, Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Dan kemudian kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, dalam pasal 11 huruf C, bahwa PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis atau berafiliasi dengan Partai politik.

Sikap Germas Prodem, demikian Yohanes, meminta kepada Bawaslu Provinsi NTT sebagai Lembaga pengawas pemilu untuk segera menindaklanjuti laporan keterlibatan oknum ASN yang dinilai mencederai nilai demokrasi di NTT pada umumnya dan Malaka pada khususnya.

“Kami sebagai elemen pemuda tidak bisa diam melihat kejadian ini. Kami minta segera diproses para ASN ini,” tegas Yohanes.

Menanggapi laporan tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi NTT yang diwakil koordinator divisi (kordiv) Thomas Mauritius Djwa pada kesempatan itu mengapresiasi kepada mahasiswa yang sudah menjadi bagian dalam proses pengawasan jalannya demoraksi yang akan dilalui pada tahun 2020.

“Ini menjadi bagian pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh sebuah stakeholder. Sesuai informasi yang disampaikan bahwa ada dugaan keterlibatan ASN dalam kegiatan fit and proper test, yang dilakukan DPD Gerinda di Hotel Romyta Kupang,” ujarnya.

Thomas mengaku pihaknya telah mendapat penyampaikan dari Bawaslu Kabupaten Malaka terkait kejadian tersebut sehingga laporan tersebut ditampung untuk ditindaklanjuti.

“Informasi ini kami juga sudah mendapat penyampaian dari teman teman Bawaslu Kabupaten Malaka, dan kemudian kami di tingkat provinsi ini,menampung semua informasi yang ada, tetapi secara informal teman-teman sudah melaporkan informasi ini ke saya selaku ketua kordiv untuk mengangani pelanggaran ini,” ujarnya.

Thomas menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap laporan mahasiswa tersebut tetapi mendukung penuh dengan menindaklanjuti laporan itu.

“Perlu diketahui kami tidak tinggal diam dalam menyikapi informasi awal yang disampaikan teman- teman mahasiswa hari ini. Dan kami berharap dukungan penuh untuk melakukan proses penanganan tetkait dengan keterlibatan ASNdi Malaka,” jelasnya.

Thomas menyebutkan bahwa Bawaslu Malaka juga sudah merekomendasikan ada 8 ASN yang diduga terlibat dalam kegiatan partai politik atau politik praktis dalam tahapan yang dilalui di Malaka.

“Kemudian rekomendasi 8 ASN itu disampaikan di Komisi ANS, dan informasi perlu kami telusuri dan melakukan pengkajian untuk kemudian rekomendasikan ke Komisi ASN,” jelasnya.

“Kami akan melakukan klarifikasi setelah itu kami membuat kajian dan akan rekomendasi,terkait dengan nanti siapa yang menangani kasus ini entah Kabupaten atau di Provinsi NTT kami rapat bersama dulu.

Dan hari ini kami terima informasi bahwa kejadian ini di provinsi NTT, karena pemilihan ini nanti terjadi di Malaka maka kami akan putuskan,yakin dan percaya bahwa kami akan tuntaskan kasus ini. Selama ini kami gencar melakukan sosialisasi sebagai upaya pencegahan,” tutupnya. (jho/TIMOR DAILY/TIMORDAILY.COM)

Editor : Gusti Arakat

Leave a Reply