Gubernur Laiskodat Marah dan Ancam Bawah ke Ranah Hukum, Ini Ulasan Lengkap Pendapat Fraksi DSP DPRD NTT

0
76
Gubernur Laiskodat Marah dan Ancam Bawah ke Ranah Hukum, Ini Ulasan Lengkap Pendapat Fraksi Gabungan DPRD NTT
Gubernus NTT, Viktor Laiskodat

TIMORDAILY.COM, KUPANG – Gubernur NTT, Viktor Laiskodat murka dan mengancam akan menempuh jalur hukum terhadap Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan (DSP) DPRD NTT.

Dia marah karena menilai Fraksi DSP dalam pendapat akhir atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019 telah dituding ada dugaan korupsi dalam pemerintahannya.

Dalam nada bicara yang tinggi sembari menunjuk-nunjuk, dia lantas memberi batas waktu satu minggu kepada Fraksi DSP yang merupakan gabungan dari Partai Demokrat, PSI dan PPP ini untuk membuktikan siapa oknum yang disebut fraksi telah melakukan korupsi.

Gubernur lantas memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) NTT menyiapkan langkah-langkah manakala hingga batas waktu, tidak ada bukti yang ditunjukkan.

“Khusus dalam pemerintahan saya, jika ada yang korupsi, tunjuk di muka saya, jangan baca di podium ini lalu tidak ada nama orang itu, kasih ke saya. Kalau dalam satu minggu ini tidak sebutkan nama, saya akan pertimbangkan untuk mengambil langkah hukum,” tegasnya dalam Rapat Paripurna DPRD NTT, Rabu (8/7/2020).

Lantas seperti apakah pendapat akhir Fraksi DSP atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019 yang telah memantik kemarahan sang gubernur?

Berikut ini ulasan lengkap pendapat akhir fraksi DSP yang diperoleh TimorDaily.com seperti dibacakan Sekretaris Fraksi, dr. Christian Widodo yang diduga telah memantik kemarahan gubernur :

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang kami hormati…

Kita telah melewati serangkaian tahapan pendalaman, pembahasan, dan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2019 yang disampaikan Pemerintah dalam Sidang Paripurna Dewan pada 19 Juni 2020. Kita akui, selama proses pendalaman dan pembahasan tersebut ada dinamika dan ketegangan, ada perdebatan dan klarifikasi, bahkan tak jarang ada tuduhan dan tudingan yang memantik emosi liar. Semua dinamika itu sesungguhnya lumrah dan wajar setiap kali kita melakukan evaluasi dan pertanggungjawaban. Kita terus berjalan ke depan dan siapa pun tentu tak mau terantuk pada batu yang sama. Kita ingin menggali dan mengambil butir-butir pelajaran berharga dari kesuksesan maupun kegagalan baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan APBD TA 2019 sebagai bekal perjalanan ke depan. Kita tentu akan merawat dan meningkatkan hal-hal yang sudah baik; sebaliknya kita wajib membenahi dan memperbaiki berbagai kekurangan dan kesalahan.

Mengingat-ingat kembali perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan yang telah kita jalani selama TA 2019, secara umum dapat dikatakan bahwa ada banyak kesuksesan yang telah kita raih dan patut diapresiasi; namun kita juga tak boleh menutup mata atas sejumlah kekurangan, kelemahan, kelalaian, dan bahkan kesalahan-kesalahan  fatal yang harus kita perbaiki bersama ke depan. Membahas dan menilai sebuah laporan pertanggungjawaban tak ubahnya kita membedah, melakukan prognosis dan diagnosis, menyimpulkan dan akhirnya menyusun resep-resep penyembuhan.

Secara garis-besar pencapaian dan realisasi APBD TA 2019, antara lain:

  1. Kinerja pengelolaan keuangan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan NTT, prestasi yang berhasil dipertahankan selama 5 tahun berturut-turut.
  2. Pertumbuhan ekonomi secara makro di NTT dalam TA 2019 mencapai 5,20% dibandingkan tahun 2018 (5,13%); tingkat kemiskinan menurun, walau tidak signifikan, dari 21,03% (2018) menjadi 20,62% (2019).
  3. Realisasi dan pencapaian APBD TA 2019 secara umum meningkat jika dibandingkan dengan realisasi dan pencapaian APBD TA 2018, meliputi:
  4. Pendapatan Daerah terealisasi 96,28% (naik 11,98%); Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi 93,54% (naik 14,95%).
  5. Belanja Daerah terealisasi 91,46% (naik 8,88%); Belanja Tidak Langsung terealisasi 95,53% (naik 1,68%); Belanja Langsung terealisasi 85,52% (naik 23,09%).
  6. Surplus Anggaran: Rp.77,027 M lebih.
  7. Pembiayaan Daerah terealisasi 98,59%; Penerimaan Pembiayaan terealisasi 98,54%; Pengeluaran Pembiayaan terealisasi 99,53%.
  8. Pembiayaan Netto terealisasi 98,49%.
  9. SILPA TA 2019: Rp.282,629 M lebih (TA 2018: Rp.212,794 M lebih).
  10. Aset Pemerintah Provinsi: Rp.9,148 T lebih (naik 21,67%) terdiri dari:
    1. Aset Lancar: Rp.463,602 M lebih.
    2. Investasi Jangka Panjang: Rp.592,998 M lebih.
    3. Aset Tetap: Rp.7,973 M lebih.
    4. Aset Lainnya: Rp.117,4 M lebih.

Kami juga mengapresiasi beberapa komitmen dan terobosan yang dilakukan Pemerintah, antara lain berupa upaya menindaklanjuti sejumlah rekomendasi BPK, penegakan disiplin dan perbaikan kinerja ASN, pengetatan pengawasan dan pengendalian internal, memproses-hukumkan sejumlah kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang ke aparat penegak hukum, dan sebagainya. Namun kami juga mencatat sejumlah kekurangan, kealpaan, kegagalan, dan bahkan kesalahan-kesalahan fatal dalam pelaksanaan APBD TA 2019.

Dilandasi rasa cinta dan niat baik demi perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah ke depan, perkenankan Fraksi kami mengangkat dan memberi stabilo beberapa kekurangan, kealpaan, dan kegagalan yang menonjol, sebagai berikut:

  1. Kami menyetujui dan mendukung penuh Pendapat Badan Anggaran DPRD Provinsi NTT dalam Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2019 yang disampaikan dalam Sidang Paripurna Dewan, tanggal 6 Juli 2020.
  2. Ada sejumlah rekomendasi BPK Perwakilan NTT yang belum ditindaklanjuti, bahkan beberapa di antaranya sudah merayakan ulang tahun berkali-kali. Kami mendesak Pemerintah untuk segera menindaklanjutinya.
  3. Pendapatan Asli Daerah memang tereasisai 93,54%; naik 14,95% dari realisasi PAD TA 2018. Namun mengingat PAD adalah faktor utama yang memantulkan waka (Bhs Ngada-Nagekeo: harga diri) kita sebagai sebuah daerah otonom, kami tak segan-segan terus mendesak Pemerintah agar lebih serius dan kreatif dalam memobilisasi sumber-sumber PAD melalui pola intensifikasi maupun ekstensifikasi; termasuk berupaya menciptakan dan memperbaiki instrumen-instrumen pengawasan dan pengendalian internal sehingga dapat menekan inefisiensi, kebocoran, dan korupsi PAD. Salah satu contoh kecil kebocoran atau korupsi PAD yang sudah menjadi rahasia umum dan acap dikeluhkan masyarakat (lantaran diberi karcis invalid, atau petugas berlagak lupa memberikan karcis) adalah penarikan retribusi masuk area pelabuhan-pelabuhan penyeberangan ASDP di daerah kita.
  4. Kami sangat menyesalkan realisasi Belanja Langsung yang hanya mencapai 85,52%. Belanja Barang dan Jasa pun hanya mencapai 88,59% dan Belanja Modal hanya 80,37%. Kami mendesak Pemerintah lebih serius merealisasikan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal karena indikator output maupun outcome-nya bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan/atau kepentingan masyarakat. Berulang kali Pemerintah berdalih rendahnya realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal disebabkan karena keterlambatan pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan; dan sebagai solusinya Pemerintah berulang kali sesumbar tanpa beban bahwa akan mempercepat tahap penandatanganan kontrak pekerjaan-pekerjaan konstruksi di awal TA. Tetapi faktanya, realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal selalu di bawah 90% sehingga terpaksa dilanjutkan ke TA berikut melalui mekanisme DPAL (Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan). Sulit dibantah pula fakta bahwa keterlambatan pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan konstruksi juga disebabkan karena yang bersangkutan memenangkan (dimenangkan) beberapa pekerjaan sekaligus yang melampaui kemampuannya. Kami meminta Pemerintah benar-benar memperhatikan dan mencermati aspek kemampuan pihak ketiga dalam penentuan pemenang pekerjaan-pekerjaan pemerintah.
  5. SILPA yang cukup besar, yakni Rp.282,629 M lebih (2018: Rp.212,794 M lebih), sesungguhnya menggambarkan kekurangcermatan dalam perencanaan dan pelaksanaan yang berujung kegagalan realisasi sejumlah item Belanja Daerah, terutama dari sisi Belanja Langsung maupun Belanja Modal. Kami mengapresiasi jika SILPA yang besar disumbangkan dari efisiensi dan penghematan, terutama efisiensi Belanja Modal, karena menggambarkan kecermatan Pemerintah dalam mengelola anggaran. Secara khusus kami juga menyesalkan besarnya nilai SILPA TA 2019 akibat sisa Dana Bos. Kami menyayangkan buruk dan bobroknya tata kelola pemanfaatan Dana Bos oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT; mengingat, sebagaimana kita ketahui bersama, pendidikan merupakan faktor paling fundamental yang menentukan baik-buruknya peradaban suatu bangsa. Apalagi jika melihat kondisi daerah kita yang masih masuk peringkat ke tiga Provinsi termiskin di Indonesia. Mengutip Paulo Fraire: “Pendidikan adalah jalan pintas untuk mengubah kemiskinan!”
  6. Kami mengapresiai inovasi Pemerintah yang mulai menerapkan teknologi GO-Plus/Zat Aditif dalam penanganan ruas Jalan Provinsi. Namun perlu kami ingatkan bahwa penerapan teknologi tersebut perlu memperhatikan faktor-faktor teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya. Berdasarkan pengamatan kami, uji-coba penerapan teknologi GO-Plus/Zat Aditif di ruas jalan Oesao-Buraen ternyata secara teknis belum sesuai dengan spesifikasinya.
  7. Keberadaan PT Flobamor justru kian membebani keuangan daerah daripada berkontribusi positif bagi pembangunan daerah. BUMD ini ternyata tidak menyelenggarakan RUPS ketika terjadi peralihan manajemen pada tahun 2018 sehingga pertanggungjawaban manajemen lama ke manajemen pun tidak jelas; dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dilakukan di luar prosedur dan mekanisme standar. Oleh karena itu kami mendesak untuk dilakukan audit investigatif menyeluruh atas keuangan maupun aset PT Flobamor untuk menentukan sikap apakah BUMD ini patut dipertahankan atau sebaliknya perlu dilikuidasi untuk mengurangi beban keuangan daerah. Termasuk di dalamnya jika ditemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan keuangan, maka Fraksi kami meminta pertanggungjawaban baik secara moral maupun secara hukum.

Fraksi kami juga menolak pembentukan anak perusahaan PT Flobamorata Bangkit International hanya untuk mengelola 2 hotel aset Pemerintah Daerah yang diambil alih pengelolaannya karena melanggar ketentuan PP No. 45 Tahun 2017 Tentang BUMD dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam pandangan kami, pengelolaan kedua hotel milik Pemerintah tersebut cukup ditangani salah satu unit usaha dalam manajemen PT Flobamora melalui perubahan Akta Pendirian PT Flobamor.

  1. PT Bank NTT yang menjadi kebanggan masyarakat NTT kini sedang dirundung duka, lantaran tak pernah steril dari masalah-masalah krusial dan akut; di antaranya masalah kredit macet dan dugaan malpraktik lembaga keuangan perbankan berupa investasi bodong. Kami menengarai keberadaan Bank NTT belakangan dalam kondisi “sakit” jika tidak segera dibenahi secara serius. Walau pun Pemerintah mengklaim saat ini Bank NTT terus tumbuh positif, per 22 Juni 2020: Aset Rp.15,321 T; Kredit Rp.10,192 T; Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp.11,870 T; dan Laba Rp.162 M, namun jika tidak ada komitmen serius untuk pembenahan internal secara komprehensif, kami khawatir PT Bank NTT akan kehilangan kepercayaan publik dan ditinggalkan nasabah dari kalangan masyarakat umum.

Kami juga mendukung aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus kredit macet dan dugaan malpraktik perbankan berupa investasi bodong di Bank NTT. Lebih dari itu, dalam rangka mencegah munculnya masalah kredit macet di masa yang akan datang, Fraksi kami mengingatkan PT Bank NTT agar benar-benar memastikan kredibilitas para calon debitur, terutama aspek status jaminan dan besaran nilai jaminan yang dimiliki, sebelum memberikan pinjaman.

Mengingat saham Pemerintah di Bank NTT kini telah berkurang menjadi hanya 29,29% yang berdampak menurunnya deviden bagi daerah, maka kami mendorong Pemerintah untuk menyiapkan Ranperda Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Bank NTT agar memenuhi ketentuan OJK.

  1. Pendataan dan validasi aset daerah belum tuntas. Kami akui Pemerintah tidak berpangku tangan dalam menangani pendataan dan validasi aset sebagai bagian dari kekayaan daerah yang dapat didayagunakan untuk kepentingan peningkatan PAD. Namun harus kami katakan bahwa hingga kini progres pendataan dan validasi asset-aset daerah, terutama aset tanah/lahan, masih amburadul dan menuntut penanganan serius Pemerintah. Status kepemilikan aset tanah di PT KI Bolok, di PT Semen Kupang, di Instalasi Peternakan Besipae (TTS), dan beberapa lagi di Kota Kupang dan kabupaten-kabupaten, adalah beberapa contoh permasalahan yang menuntut penanganan secara serius dan segera. Fraksi kami meminta Pemerntah mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan dan penyelesaian permasalahan pendataan dan validasi asset. Fraksi kami juga mendesak Badan Pendapatan dan Aset Daerah agar lebih serius mencari terobosan-terobosan baru sehingga masalah ini tidak terkatung-katung dan dapat didayagunakan untuk peningkatan PAD.
  2. Berkali-kali dan tak bosan-bosannya Fraksi kami mendesak Pemerintah untuk membentuk Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota mengingat kondisi geografis dan topografis daerah kita; demi efektifitas pelayanan serta koordinasi dan rentang-kendali pasca-pembubaran UPT Pendidikan di Kabupaten/Kota. Pemerintah selalu berdalih telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 113 Tahun 2019 Tentang Tugas Tambahan Bagi Koordinator Pengawas Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Jenjang SMA, SMK dan SLB; dan mengandalkan aplikasi online dan realtime SIM-PTK (Sisten Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan) sebagai solusi atas kendala-kendala teknis yang dialami oleh guru dan tenaga kependidikan. Secara faktual Fraksi kami justru menilai Pergub No. 113 Tahun 2019 dan aplikasi SIM-PTK telah sepenuhnya efektif, dibuktikan dengan masih banyaknya permasalahan serta keluhan-keluhan terkait pelayanan, koordinasi, dan pengawasan yang kami temukan di lapangan yang menguatkan urgensi pembentukan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota. Oleh karena itu kami mendesak Pemerintah untuk segera menindaklanjutinya.

Kami juga mencatat permasalahan keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru serta pembayaran honor Guru Kontrak dan Guru Tidak Tetap Yayasan (GTTY) yang selalu berulang. Kami mengingatkan Pemerintah untuk lebih sensitif dan “punya hati” terhadap permasalahan ini. Tak perlu kami uraikan panjang-lebar posisi strategis pendidikan dan persekolah dalam program besar investasi sumberdaya manusia.

Beberapa hari belakangan Fraksi kami juga menerima pengaduan dan keluh-kesah terkait dengan penerapan sistem baru Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah. Dalam penelusuran kami, kami menemukan ada beberapa permasalahan, antara lain Panitia PPDB tidak profesional, adanya intervensi (titip-menitip), dan adanya dugaan praktik pungutan liar. Kami meyakini sistem baru PPDB yang diterapkan sekarang tentu telah dikaji secara matang dan mengemban misi mulia dalam program besar pengembangan sistem pendidikan dan pengelolaan persekolahan kita ke depan. Namun Fraksi kami tergoda untuk mempertanyakan sejauh mana sosialisasi, prakondisi, dan edukasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.

  1. Kami mengapresiasi keputusan Pemerintah untuk melanjutkan kembali rencana pembangunan Monumen Pancasila di Kupang Barat dalam Musrenbang Tingkat Provinsi Tahun 2020 sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Namun belajar dari pengalaman Fraksi kami meminta keseriusan Pemerintah untuk segera merealisasikan rencana pembangunan Monumen Pancasila dimaksud. Dalam pandangan Fraksi kami, keberadaan Monumen Pancasila sangat penting bagi generasi muda kita, selain dapat memantik peluang-peluang ekonomi bagi warga di sekitarnya.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang kami hormati …

Sebelum mengakhiri Pendapat Akhir Fraksi kami, ijinkan kami menyampaikan pemikiran dan pandangan kami sehubungan dengan realokasi dan refocusing APBD TA 2020 untuk penanganan Pandemi Covid-19 di daerah kita. Mengutip Albert Einstein: In every crisis there is an opportunity. Kami percaya bahwa dalam setiap krisis, pasti ada kesempatan. Inilah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki dan menata-ulang berbagai hal yang selama ini kita nilai masih kurang dan keliru.

Sehubungan dengan penanganan Pandemi Covid-19, kita telah kita sepakati untuk mereakolasi anggaran sebesar Rp.810.307.000.000, dengan rincian penggunaan untuk: (1) penanganan kesehatan sebesar Rp. 100 M; (2) jaring pengaman sosial (JPS) sebesar Rp. 105 M; dan (3) pemberdayaan ekonomi masyarakat (PEM) sebesar Rp. 605 M. Namun dalam perjalanan, mengingat adanya kebijakan pengurangan dana transfer Pemerintah Pusat serta prediksi menurunnya beberapa pos PAD, maka telah dilakukan rasionalisasi/penyesuaian kembali  sehingga total hasil refocusing berubah menjadi Rp.712 M lebih dengan rincian: (1) Penanganan Kesehatan Rp.100 M, (2) Jaring Pengaman Sosial (JPS) Rp.105 M, dan (3) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Rp.507 M lebih.

Kami mendukung penuh semua bentuk upaya Pemerintah khususnya dalam penanganan aspek kesehatan pandemi Covid-19, seperti pengadaan masker, hand sanitizer, peralatan cuci tangan, pengadaan alat-alat pelindung diri (APD) tenaga kesehatan, pengadaan peralatan rapid test dan peralatan pemeriksaan Swab. Walaupun sejauh pantauan kami, distribusi peralatan-peralatan tersebut di sana-sini masih belum merata di semua daerah, terutama di Kecamatan-kecamatan. Malah kami menengarai distribusi APD yang sampai di Kecamatan-kecamatan hanya sekitar 60% saja. Semoga persoalan ini dapat segera ditanggulangi. Kami juga mendukung penuh kebijakan Pemerintah memberlakukan secara bertahap new normal di wilayah kita yang dimulai sejak 15 Juni 2020. Dalam kaitan ini kami mendorong Pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif tentang Protokol New Normal kepada masyarakat.

Sejauh informasi yang kami dapatkan, hingga memasuki masa new normal di wilayah kita yang dimulai pada 15 Juni 2020, alokasi dana untuk program PEM sudah dicairkan sekitar Rp. 25 M (dari pagu Rp. 507 M lebih setelah penyesuaian) yang digunakan untuk program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) seluas 10 ribu Ha; sedangkan untuk program JPS dengan pagu Rp.105 M hingga kini dikabarkan belum dicairkan, tetapi ada penambahan alokasi sebesar Rp. 1 M lebih untuk pengadaan 110 ton beras. Namun dalam perkembangan, alokasi untuk JPS sebesar Rp.105 M telah diputuskan untuk direalisasi secara tunai sebesar Rp.500.000/KK sasaran. Malah Fraksi kami mendapat informasi ada tambahan Rp.1 M lebih untuk pengadaan 110 ton beras yang belum jelas sumber dananya. Dalam pantauan Fraksi kami hingga kini masih belum jelas pula mekanisme pendistribusian 110 ton beras dimaksud: siapa saja sasaran penerimanya, di mana lokasinya, dan siapa pihak yang mendistribusikan. Konon ditengarai ada sejumlah oknum di lingkaran kekuasaan yang bersekongkol dengan oknum di Dinas Sosial berniat menangani distribusi beras JPS, sehingga sampai sekarang masalah tersebut belum ada titik terang.

Menurut hemat Fraksi kami, program PEM membutuhkan pengkajian dan perencanaan yang matang dan komprehensif, disertai skema-skema pelaksanaan dan pendampingan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, Fraksi kami mengusulkan penundaan pencairan atau realisasi sisa alokasi anggaran program PEM. Dalam pandangan kami, perencanaan program-program PEM dampak Pandami dapat diintegrasikan ke dalam program-program awal yang sudah kita tetapkan dalam APBD TA 2020. Lantaran dananya cukup besar, tentu sangat disayangkan jika dihamburkan untuk membiayai program dan kegiatan PEM yang tidak diracang dan direncanakan secara baik dan matang.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang kami hormati …

Akhirnya, dengan memohon rahmat Tuhan Yang Mahaesa serta restu Bapak/Ibu hadirin dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan menerima Laporan Pertanggungawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2019.

Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu hadirin. Tak lupa kami memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekeliruan dan kekurangan dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi kami. Semoga Tuhan Yang Mahaesa senantiasa memberkati kita semua!

Pendapat akhir fraksi ini ditandatangani Reny Marlina Un, SE. MM selaku ketua dan dr. Christian Widodo selaku sekretaris. (r-3/TIMOR DAILY/TIMORDAILY.COM)

Editor : Gusti Arakat