GMNI Alor Demo Tolak Tambang Emas di Pantar Kabupaten Alor

0
123
GMNI Alor Demo Tolak Tambang Emas di Pantar Kabupaten Alor
Demo tolak tambang emas oleh GMNI Alor

TIMORDAILY.COM, ALOR – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Alor menggelar aksi demonstrasi melakukan penolakan rencana kegiatan tambang emas di desa Bukit Mas, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor.

GMNI menilai apabila kegiatan tambang tersebut beroperasi, maka akan menimbulkan dampak terhadap kerusakkan lingkungan dan warga masyarakat akan mengalami kehilangan tempat pemukiman atau rumah.

Aksi demonstrasi aktivis GMNI ini berlangsung, pada Senin (24/2/2020) dimulai dari Lapangan Mini Kota Kalabahi menuju Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLHD) Kabupaten Alor, Kantor Bupati Alor, dan berakhir di Kantor DPRD Alor.

BACA JUGA : Unit Tipikor Polres Belu Panggil PPK dan Kontraktor Proyek Pengadaan Maek Bako, Ada Apa?

BACA JUGA : Eni Anggrek Heran Warga Kabupaten Alor Sering Alami Kelangkaan Minyak Tanah

BACA JUGA : Penderita DBD di Alor Didominasi Dari Kota

Seperti yang disaksikan Timor Daily, belasan orang aktivis GMNI ini tiba di Kantor Bupati Alor diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Alor, Hopni Bukang, SH.

Aktivis GMNI ketika menyampaikan aspirasinya kepada Sekda Alor menguraikan, berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala DLHD Kabupaten Alor, Obeth Bolang , S.Sos bahwa PT. Kejora Patra Utama (PT. KPU) akan mengadakan pembangunan “tambang emas di desa Bukit Mas, Kecamatan Pantar seluas 500 Ha (hektar are) dan sudah dilakukan proses AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan).

Namun dokumen AMDAL tersebut belum dapat dikeluarkan karena ada catatan koreksi dari DLHD yang belum dilengkapi PT. KPU.

Salah satu catatan yang diminta DLHD adalah perusahaan wajib membangun smelter dilokasi tambang agar ada manfaat ekonomi bagi masyarakat lokasl.

Menurut GMNI, berdasarkan data UIP yang diajukan sebesar 500 hektar, maka luas wilayah tersebut mencakup sebagian wilayah Kabupaten Pantar.

Oleh karena itu GMNI menandaskan, rencana pertambangan itu adalah hal yang harus dipertimbangkan kembali oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan akal sehat dan butuh pengkajian akademis yang lebih rinci dan teliti, antara lain tekstur tanah, jarak pemukiman masyarakat dengan lokasi tambang, jarak dengan Bandara Udara Kabir, dan aktivitas pertambangan terhadap lokasi DOB yang direncanakan.

GMNI dalam uraiannya menyebutkan juga akibat dari dampak pertambangan, yakni dampak terhadap lingkungan dan dampak terhadap pemukiman penduduk.

Terhadap uraian tersebut GMNI Cabang Alor menegaskan, menolak dengan tegas rencana pertambangan emas di desa Bukit Mas, Kecamatan Pantar, mendukung tokoh dan warga setempat yang menolak rencana pertambangan, mendesak Kepala Cabang Dinas ESDM wilayah Kabupaten Alor agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas DLHD Kabupaten Alor untuk tidak mengeluarkan izin AMDAL.

Penegasan hal berikut lainnya, yakni mendesak Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor agar berkoordinasi dengan Kepala BLHD Alor untuk tidak mengeluarkan izin AMDAL karena desa Bukit Mas masuk dalam wilayah hutan Sirunglalanggasang,

Mendesak Kepala DLHD Kabupaten Alor agar tidak mengeluarkan izin AMDAL, mendesak Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Alor untuk segera membuat regulasi anti pertambangan di Kabupaten Alor,

Mendesak Bupati Alor segera menolak tambang emas yang akan dibangun oleh PT. KPU di desa Bukit Mas, dan mendesak DPRD Kabupaten Alor agar segera memanggil instansi terkait dalam jangka satu minggu untuk menggelar rapat dengar pendapat umum dalam rangka menolak tambang emas di desa Bukit Mas, Kecamatan Pantar.

Uraian GMNI Alor dalam bentuk pernyataan sikap ini ditandatangani Koordinator Lapangan, Louwen Kafolamau dan DPC GMNI Alor Ketua, Seprianus TH. Oko, dan Sektetaris, Jamaludin Illu.

Sekda Hopni Bukang ketika itu dalam penyampaiannya mengatakan, aspirasi yang diterimanya akan diteruskan kepada Bupati.

Bukang menjelaskan, bahwa untuk kegiatan tambang seperti itu saat ini berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Gubernur NTT tengah moratorium.

Menurut Bukang, dirinya memberikan apresiasi dengan aspirasi penolakan tambang, sebab untuk kabupaten Alor ini masyarakat tidak makan dari kegiatan pertambangan, namun memiliki potensi lain yang sangat kaya, seperti laut biru yang besar ini.

Sementara itu, aktivis GMNI ketika datang ke Kantor DPRD Alor diterima Ketua Komisi III, Muliawan Djawa dan dua anggota komisi Ernest Mokoni dan Maksen Lelang.

Dalam pertemuan itu setelah penyampaian 9aspirasi Muliawan mengatakan dirinya akan teruskan kepada pimpinan DPRD untuk segera menetapkan rapat kerja dengan pemerintah dalam hal ini instansi terkait.

Secara terpisah Kepala DLHD Kabupaten Alor, Obeth Bolang mengungkapkan, kegiatan pertambangan di NTT ini telah dilakukan moratorium, dengan sendirinya maka semua proses yang ada tidak bisa dilakukan.

Ditanya apabila moratorium dicabut, Obeth mengatakan, untuk tambang tersebut tidak serta-merta izinya keluar, namun akan dilihat lagi dan prosesnya panjang termasuk mendengar aspirasi masyarakat. (osm/TIMOR DAILY/TIMORDAILY.COM)

Editor : Gusti Arakat

Leave a Reply