FMN Cabang Kupang Mengecam Tindakan Penggusuran Pemprov NTT Terhadap Masyarakat Adat Pubabu

0
88
FMN Cabang Kupang Mengecam Tindakan Penggusuran Pemprov NTT Terhadap Masyarakat Adat Pubabu.
Front Mahasiswa Nasional Cabang Kupang.

TIMORDAILY.COM, KUPANG-Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Kupang mengecam tindakan penggusuran yang dilakukan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap masyarakat adat Pubabu.

Dalam rilis resmi FMN Cabang Kupang yang diterima TimorDaily.com, Senin (18/5/2020).

Menggambarkan persoalan tanah di Besipa’e, Timor Tengah Selatan (TTS) sudah terjadi sejak zaman Belanda. Pada tahun 1927 masyarakat adat Pubabu yang terdiri dari Vetor Nabuasa, para amaf (tua-tua adat) dan pemerintah Kolonial Belanda menetapkan kawasan hutan Pubabu dengan luas wilayah 2.674,4 hektar itu menjadi hutan adat.

Tujuan penetapan hutan adat Pubabu ini untuk melindungi satwa liar, tanaman obat-obatan, pohon, dan tali-tali hutan. Hutan adat pubabu merupakan hutan larangan yang dalam bahasa Dawan “Kio” yang berarti larangan.

BACA JUGA : Tengkulak Beroperasi, Harga Komoditi Petani di Pasar Baiona Flores Timur Mencekik

BACA JUGA : Aksi Telanjang Dada Ibu-Ibu Besipae, TPDI Minta Biro Hukum Pemprov NTT Jangan Cari Kambing Hitam Tapi Cari Perekam dan Penyebar Video

BACA JUGA : Wartawan di Flores Timur Kecewa Dengan Putusan PN Larantuka Terhadap Terdakwa Kades Lewolaga

Aktivitas seperti penebangan hutan, perburuan liar dilarang dalam hutan adat tersebut. Masyarakat setempat diperbolehkan menebang, berburu, dan melakukan aktivitas di hutan tersebut, apabila sudah melakukan upacara “onen tfe kio” atau berdoa buka larangan.

Selain itu, tahun 1982 pemerintah Australia mengontrak hutan Pubabu untuk dikelola sebagai tempat penggemukan sapi. Kontrak tersebut berlangsung 5 tahun, dan pada 1987 Australia menyerah kembali hutan tersebut ke masyarakat adat Pubabu.

Pada tahun 1987, tanah ini kemudian dikontrak lagi oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT selama 25 tahun, dari tahun 1987 sampai tahun 2012. Pada tahun 2010, masyarakat adat Pubabu membangun pemukiman di luar hutan adat.

Dinas Peternakan menyurati masyarakat bahwa tanah yang dibangun pemukiman itu masih masuk di dalam kawasan 6000 ha yang dikontrak oleh Dinas Peternakan.

Masa Kepemimpinan Viktor Bungtilu Laiskodat

Persoalan tanah masyarakat adat Pubabu terus berlanjut di era Viktor Bungtilu Laiskodat. Pada 9 Februari 2020 rombongan pemerintah yang dipimpin oleh orang nomor satu provinsi NTT ini bersama investor memasuki kompleks bangunan instalasi peternakan yang sekarang telah ditempati oleh masyarakat.

Kedatangan Gubernur NTT ke lokasi tersebut untuk meninjau dan mengingikan masyarakat pindah dari lokasi tersebut karena tanah merupakan aset pemerintah.

Menurut FMN Cabang Kupang, tindakan Gubernur NTT dinilai tidak menghargai masyarakat adat Pubabu. Pasalnya, tidak adanya sosialisasi terkait rehab bangunan. Padahal pemerintah tahu bahwa bangunan tersebut telah ditempati oleh masyarakat.

Hal ini yang mendorong masyarakat Pubabu melakukan pemblokiran jalan bertujuan untuk menahan kedatangan rombongan Gubernur yang akan kembali ke kupang agar masyarakat dapat bertemu langsung dengan Gubernur dan bertanya alasan mereka harus meninggalkan kawasan yang mana telah mereka perjuangkan sejak tahun 2008 sampai sekarang.

Kunjungan Gubernur NTT 12 Mei 2020

Gubernur NTT bersama rombongan meninjau lokasi tersebut langsung disambut dengan aksi telanjang dada oleh ibu-ibu. Tindakan ini sebagai bentuk penolakan terhadap Pemprov NTT yang dinilai tidak menghargai masyarakat adat Pubabu.

FMN Cabang Kupang menegaskan, masyarakat adat Pubabu diancam oleh salah satu wakil rakyat jika tidak meninggalkan lokasi tersebut.

Kedatangan Gubernur NTT di tengah kondisi dunia yang lagi dilanda wabah Covid-19 dinilai melanggar aturan. Kunjungan ini juga dinilai berlawanan dengan surat edaran Gubernur NTT sendiri dengan Nomor : BKD.840/30/Bid.IV-Kesra/2020.

FMN Cabang Kupang melihat kunjungan Gubernur NTT lebih mementingkan urusan investasi dan menyelepehkan keselamatan manusia.

“Pemerintah NTT justru tidak memperdulikan kehidupan masyarakat adat Pubabu yang mayoritas bekerja sebagai kaum tani dan kaum tani memerlukan tanah untuk bisa hidup, tindakan penggusuran yang disertai teror dan intimidasi terhadap masyarakat adat Pubabu merupakan bukti nyata bahwa Pemprov NTT anti terhadap rakyat dan lebih mementingkan investor,” tulis FMN Kupang dalam rilis resmi yang diterima TimorDaily.com.

Skema perampasan ini dijalankan melalui kehutanan yaitu Kesatuan Pengelola Hutan. Dengan masuknya suatu kawasan dalam KPH maka akan dengan mudah dikonsesi pada para korporasi besar seperti perkebunan dan pertambangan.

Salah satu KPH besar yaitu KPH Mutis dengan mendominasi 4 kabupaten di NTT. Salah satunya Timor Tengah Selatan dengan luas 66.000 ha dengan total luas yang berada di wilayah kecamatan Amanuban Selatan seluas 2599 ha berdasarkan pada keputusan Menteri Kehutanan No:138/kpts-II/1996 .

Selain monopoli agraria yang dilakukan oleh kehutanan, monopoli juga dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Peternakan Prov.NTT dengan total luas 37.800.000 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00001/2013-BP,794953.

Selain Dinas Peternakan, Dinas Pertanian dan Investasi Penanaman Kelor di hutan adat Pubabu mengambil luas lahan masing-masing 1000 ha.

FMN Cabang Kupang mengungkapkan, konsep Nawacita yang diprogramkan Jokowo, yaitu Negara hadir memberikan rasa nyaman pada rakyat hanya sebatas ilusi bagi kaum tani.

“Hal ini terlihat dari negara semakin fasis dan represif terhadap rakyatnya dengan melakukan intimidasi, teror bahkan masyarakat tergusur di atas tanahnya sendiri. Dan cara-cara yang dilakukan negara dengan kekuatan aparat penegak hukum bukti nyata rezim hari ini anti terhadap petani,” tulis FMN Cabang Kupang dalam rilis tersebut.

Perampasan Tanah Didukung Undana Kupang

FMN Cabang Kupang melihat perampasan tanah tersebut didukung pihak kampus Universitas Undana Kupang. Pasalnya Undana Kupang membangun pusat penelitian peternakan dan lahan kering di kawasan hutan adat Pubabu.

Namun keberadaan pihak kampus tidak memberikan manfaat pada masyarakat justru kehadirannya kembali menindas rakyat dengan cara-cara menipu masyarakat adat pubabu dengan program pertanian dan peternakan.

BACA JUGA : Belum Pernah Diperiksa, Wartawan di Malaka Dipanggil Sebagai Tersangka

BACA JUGA : Kasat Reskrim Polres Malaka Sebut Seldi Berek Dipanggil Terkait Postingan di Media Sosial

BACA JUGA : TPDI Atensi Kasus Dugaan Penganiayaan Oleh Kades Faturika dan PNS Polres Belu, Selestinus : Saksi Netral Tak Dikenal Dalam KUHAP

“Hal ini semakin membuktikan bahwa kampus saat ini tidak berpihak pada rakyat yang sejatinya kampus harusnya menjadi benteng pertahanan bagi rakyat.
Polemik antara Pemerintah NTT dan masyarakat adat Pubabu yang juga melibatkan kampus undana justru menunjukkan karakter kampus tidak mengabdi pada masyarakat sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi, malahan kampus mengabdi pada kepentingan kelas penindas dan penghisap rakyat,” tandas FMN Cabang dalam rilis resmi itu.

FMN Cabang Kupang juga mengungkapkan tentang pihak kampus yang tidak memperhatikan nasib mahasiswa yang kesulitan dalam membayar UKT semester ganjil tahun 2020.

Di tengah persoalan pandemi Covid-19 dibarengi persoalan perampasan hak hidup rakyat oleh pemerintah mengakibatkan orang tua/wali yang menjadi sumber pembiayaan UKT kesulitan mendapatkan uang untuk membayar UKT.

“Banyak pemuda mahasiswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani, mereka kesulitan menjual hasil pangan di pasar karena aktivitas di pasar berkurang dan penggusuran rakyat atas tanahnya sendiri oleh pemerintah juga menyulitkan kaum tani untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, ada yang orangtuanya adalah buruh dan di antara mereka ada yang sudah di PHK atau gaji mereka tidak dibayarkan, dan profesi yang lain pun sama mengalami kesulitan dalam membayar UKT di tengah pandemic Covid-19 Sayangnya kampus tidak melihat persoalan rakyat ini, tidak ada bantuan yang di berikan kampus untuk mengurangi persoalan rakyat,” dikutip dari liris resmi FMN Cabang Kupang.

Melihat persoalan yang dihadapi rakyat dan mahasiswa ini, FMN Cabang Kupang menyatakan sikap sebagai berikut :

  1. Mengecam tindakan teror dan intimidasi yang dilakukan pemprov NTT terhadap masyarakat adat Pubabu.

  2. Cabut sertifikat Hak Pakai Nomor: 00001/2013-BP,794953 dan kembalikan Hutan adat Pubabu tanpa syarat apapun.

  3. Tolak Skema KPH Mutis.

  4. Jalankan Reforma Agraria sejati.

  5. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat.

  6. Tolak UKT semester ganjil 2020 pada seluruh PTN di Indonesia.

  7. Kembalikan UKT mahasiswa UNDANA yang tidak digunakan selama perkuliahan online.

  8. Pemprov NTT harus serius menangani pandemic covid-19.(gus/TIMOR DAILY/TIMORDAILY.COM)

Editor : Gusti Arakat