FMN Cabang Alor Dukung Masyarakat Adat Pubabu Rebut Tanah Ulayatnya

0
35
FMN Cabang Alor Dukung Masyarakat Adat Pubabu Rebut Tanah Ulayatnya
Front Mahasiswa Nasional Cabang Alor.

TIMORDAILY.COM, ALOR-Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Alor mendukung perjuangan masyarakat adat Pubabu merebut tanah ulayatnya dan mendesak pemerintah untuk menjalankan reforma agraria sejati.

Dalam rilis resmi FMN Cabang Alor yang diterima TimorDaily.com, Selasa (19/5/2020) menyebutkan perjuangan masyarakat adat Pubabu merupakan cermin konflik kepemilikan tanah melalui skema perampasan sepihak.

Dijelaskan, skema perampasan ini sering terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh Negara sebagai tuan tanah besar juga perusahan-perusahan kapitalis monopoli untuk kepentingan bisnis.

BACA JUGA : Tenaga Medis Asal Flores Timur Ini Kecewa dengan Kebijakan Pemerintah

BACA JUGA : Begini Nasib Mahasiswa Asal Flores Timur di Yogyakarta Saat Pandemi Covid-19

BACA JUGA : Aktivis Perempuan Sorot Kunjungan Gubernur NTT ke Pubabu Timor Tengah Selatan

Menurut FMN Cabang Alor, sejak jaman Belanda tahun 1927, leluhur masyarakat adat Basipa’e telah menguasai tanah hutan Pubabu seluas 2.674,4 hektar. Tahun 1987-2012 dikontrakkan kepada Pemprov NTT dengan skema HGU sebagai lahan percontohan kepada Dinas Peternakan Provinsi NTT.

Melaui surat tertanggal 28 Januari 2011 dengan Nomor.03/ITA PKK/II/2011, masyarakat adat Pubabu melakukan upaya pembatalan terhadap perpanjangan kontrak karena mereka hendak mengelola hutannya sendiri.

Upaya tersebut ditanggapi Pemprov NTT dengan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai bernomor: 00001/2013_BP,794953, tanggal 19 Maret 2013, dengan luas tanah 37.800.00 m2.

Pada tanggal 17 Oktober 2017, masyarakat adat Pubabu kembali dikejutkan oleh rombongan yang terdiri dari Dinas Peternakan Provinsi, UPT Timor Tengah Selatan, Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Daerah NTT yang membawa surat Nomor: BU.030/105 BPPKAD/2017 tertanggal 17 Oktober 2017.

Perihal penegasan tentang tanah instalasi Besipae milik Pemerintah Provinsi NTT, dalam isi surat tersebut menyebutkan menghentikan seluruh aktivitas di atas tanah milik Pemda NTT dan segera membongkar sendiri bangunan yang telah dibangun terhitung tanggal 18-44 Oktober 2017.

Masyarakat adat Pubabu diberitahu untuk mengindahkan aturan tersebut dan hengkang sebelum dilakukan penertiban dan pembongkaran bangunan oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Dalam rilis FMN Cabang Alor tersebut menegaskan, keadaan ini yang kemudian memicu perlawanan dari masyarakat adat Pubabu dengan melakukan berbagai aksi penolakan, baik itu perjuangan demonstrasi di Kota dan pendudukan lahan di Hutan Pubabu.

BACA JUGA : FMN Cabang Kupang Mengecam Tindakan Penggusuran Pemprov NTT Terhadap Masyarakat Adat Pubabu

BACA JUGA : Gali Informasi di WAG Pers & Polres Malaka, Wartawan ini Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik dan Diperiksa 4 Jam

BACA JUGA : Pandemi Covid19-Angka Kehamilan di Belu Capai 696, Tertinggi di Atambua Barat

Tindakan penolakan ini terlihat saat kunjungan Gubernur NTT di Basipa’e 12 Mei 2020 yang disambut dengan aksi telandang dada oleh para ibu-ibu.

Aksi tersebut sebagai bentuk perlawanan masyarakat adat Basipa’e terhadap pemerintah.

Melihat tindakan pemerintah yang semakin nyata melakukan perampasan tanah masyarakat adat Puababu, berikut pernyataan sikap dari FMN Cabang Alor :

  1. Mendukung penuh perjuangan masyarakat adat Pubabu untuk mendapatkan hak atas tanahnya sendiri.

  2. Berikan pengakuan dan pengembalian hak terhadap masyarakat adat dan hutan adat Pubabu-Besipae tanpa syarat.

  3. Segera cabut sertifikat Hak Pakai Nomor:00001/2013-BP,794953.

  4. Hentikan kriminalisasi, intimidasi terhadap seluruh kaum tani Indonesia yang berjuang mempertahankan tanahnya.(pib/TIMOR DAILY/TIMORDAILY.COM)

Editor : Gusti Arakat