DPRD TTU Pangkas Anggaran Untuk Bangun Rumah Layak Huni Jadi Pemicu Bupati dan ADPRD Nyaris Adu Jotos

0
360
DPRD TTU Pangkas Anggaran Untuk Bangun Rumah Layak Huni Jadi Pemicu Bupati dan ADPRD Nyaris Adu Jotos
DPRD TTU Pangkas Anggaran Untuk Bangun Rumah Layak Huni Jadi Pemicu Bupati dan ADPRD Nyaris Adu Jotos

TIMORDAILY.COM, ATAMBUA – Kisruh sidang DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang berbuntut nyaris adu jotos antara Bupati Raymundus Fernandez dengan Anggota DPRD menjadi viral di jagat maya.

Melalui pemberitaan media dan juga potongan video yang sengaja direkam salah satu Anggota DPRD TTU, warganet menjadi tahu polemik dan kisruh sidang pada Senin (4/11/2019).

Meski demikian, banyak kalangan yang tidak mengetahui persis kejadiannya secara utuh hingga menimbulkan komentar-komentar membias di media sosial.

Bahkan pemicu mengapa sampai bupati dan anggota DPRD berdebat hingga nyaris adu fisik itu tidak banyak yang tahu.

Bupati TTU, Raymundus Fernandes yang dihubungi TIMORDAILY.COM, Selasa (5/11/2019) memberikan penjelasan lengkap mengapa sampai munculnya polemik tersebut.

BACA JUGA : Serempet Mobil dan Nyaris Pukul Sopir, Camat Tasifeto Timur VM Mengaku Salah dan Mohon Maaf

BACA JUGA : Mutasi Pejabat Pemkab Belu – Marsi Loe dan Johni Mali Tukar Tempat, Ternyata Mereka Kader Organisasi ini

BACA JUGA : PMKRI Cabang Alor Minta Polisi Awasi Penyaluran BBM

Bupati TTU Raymundus menyebutkan DPRD TTU melalui badan anggaran (Banggar) memangkas sejumlah anggaran dari pos-pos yang menjadi urusan wajib pemerintahan untuk dialihkan ke program dan kegiatan yang tidak masuk dalam perencanaan pemerintah daerah.

Salah satunya adalah Banggar memangkas alokasi anggaran untuk pembangunan perumahan rakyat dan mengalihkannya untuk pembangunan jalan dan jembatan pada dinas pekerjaan umum (PU).

Karena tidak menerima hal ini, Bupati TTU lantas berusaha memberikan penjelasan namun selalu diinterupsi oleh anggota DPRD hingga  kemudian diskorsing dan nyaris adu jotos tersebut.

Berikut ini penjelasan lengkap Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandez saat dihubungi Timor Daily. Menurutnya penjelasan ini menjadi penting untuk disimak agar tidak ada opini liar dan saling menyalahkan.

Dijelaskannya, bahwa pada saat sidang ke III paripurna penyampaian nota keuangan atas APBD tahun 2020 dan setelah penyampaian nota keuangan oleh pemerintah maka DPRD atas nama Frengky Saunoah angkat bicara terkait dengan KUAPPAS bahwa ini pemerintah tidak memperhatikan keputusan Banggar.

Keputusan Badan Anggaran (Banggar) bertentangan dengan PP 12 tahun 2019 pasal 89 sampai 91 dan Pemda juga bersurat ke DPRD.

Dan melalui surat itu, lanjut Bupati Raymundus, Pemda telah menyampaikan supaya konsisten dengan dokumen perencanaan mulai dari musrenbang dusun, desa, kecamatan, kabupaten, forum OPD, pokok pikiran DPRD dan selanjutnya ditetapkan dengan RKPD dan perkada (peraturan kepala daerah) yang selanjutnya Pemda susun KUA-PPAS berdasarkan RKPD dan diusulkan ke DPRD dan dibahas bersama.

DPRD TTU Pangkas Anggaran Untuk Bangun Rumah Layak Huni Jadi Pemicu Bupati dan ADPRD Nyaris Adu Jotos
Bupati TTU Raymundus Fernandez nyaris adu jotos dengan Anggota DPRD. foto screenshoot

“Akan tetapi dalam pembahasan itu Banggar mengubah usulan KUA-PPAS terkait perumahan rakyat, teko, sektor prioritas, atau urusan wajib sehingga Pemda tetap konsisten menolak keputusan Banggar itu dan kembalikan ke RKPD,” jelasnya.

Terkait perdebatan selisih anggaran Rp 200 miliar, lanjut Bupati Raymundus, itu akibat dari DPRD melalui Banggar mengubah usulan KUA-PPAS yang diajukan oleh Pemda dan sesuai PP 12 THN 2019 bahwa KUA dan PPAS itu adalah turunan dari RKPD yang telah ditetapkan dan tidak bisa diubah kecuali perintah UU atau bencana alam.

Oleh karena Pemda tetap sesuai pada aturan PP 12 THN 2019 sehingga DPRD keberatan yang berakhir dengan perdebatan.

Konsistensi perencanaan itu yang harus dipegang dan bukannya lewat Banggar merubah atau mengganti program yang telah ditetapkan.

Yang diubah oleh Banggar, kata Bupati Raymundus, adalah program rumah layak huni untuk KK miskin semula Rp 299.193.016.088 selanjutnya Banggar mengubah menjadi Rp 136.918.300.125 dan selanjutnya dialihkan ke dinas PU untuk jalan jembatan.

Selanjutnya, anggaran dari Dinas Pendidikan, yang dicoret adalah anggaran untuk guru kontrak sebesar Rp 17.805.000.000 dan dialihkan ke Dinas PU.

Berikutnya di Dinas Sosial, Banggar mencoret Rp 1.529.789.600 dan alihkan ke PU. Dinas Pertanian Banggar coret Rp 1.610.425.200 dan alihkan ke PU dan PMD Banggar coret sebesar Rp 4.119.025. 000 dan dialihkan ke PU sehingga total pengalihan oleh DPRD ke PU bertambah sebesar Rp 284.071.726.000 yang tidak direncanakan oleh pemda sehingga pemda menolak pengalihan ini dan kembalikan ke KUA-PPAS yang telah pemda ajukan.

“Bahwa sesuai PP 12 dan permendagri itu tidak dibenarkan untuk menambah program baru di luar RKPD sehingga pemda menolak untuk digiring melawan aturan. Pengalihan anggaran oleh banggar DPRD ke dinas PU itu hanya dalam bentuk gelondongan dan itu tidak ada dalam perencanaan pemerintah daerah dan akan menyulitkan pemerintah daerah dalam melaksanakan oleh karena pemda menolak pengalihan anggaran ini untuk menghindari mafia anggaran,” tandasnya.

Berikut ini kronologi kejadian Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes dan Anggota DPRD TTU nyaris adu jotos saat Sidang seperti dilansir poskupang.com

Bahwa Bupati Timor Tengah Utara ( TTU) Raymundus Sau Fernandes nyaris adu jotos dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten TTU dari Fraksi Partai Gerindra, Fabianus One Alisiono.

Kedua pejabat negara tersebut nyaris adu jotos saat pembukaan sidang III DPRD TTU tahun 2019 tentang pembahasan RAPBD TTU tahun anggaran 2020 di Ruang Sidang Utama DPRD Setempat, Senin (4/10/2019).

Pantauan Pos-Kupang.Com, peristiwa tak biasa tersebut bermula ketika anggota DPRD TTU Fabianus One Alisiono mempertanyakan terkait perbedaan anggaran yang ada di dalam RAPBD yang diajukan oleh pemerintah.

Sebab, menurutnya anggaran yang ada di dalam RAPBD tahun 2020 itu berbeda dengan hasil keputusan sidang banggar. Oleh karena itu sebagai anggota banggar dirinya mempertanyakan hal tersebut.

“Kalau misalnya begini ada apa. Kalau perlu diusut ke kejaksaan. Pak Bupati saya tantang lapor KPK kita usut, bermain dengan anggaran bagaimana,” ujarnya.

Dirinya juga meminta supaya dalam persidangan tersebut juga dihadirkan ketua TP4D untuk bisa bersama melihat kejanggalan terkait dengan perbedaan anggaran tersebut.

Atas pertanyaan tersebut Bupati Raymundus menanggapi bahwa tidak boleh menaruh curiga yang berlebihan dengan pemerintah terkait perbedaan mengenai anggaran tersebut.

Namun pernyataan Bupati Raymundus tersebut ditanggapi lagi oleh anggota DPRD lainnya yakni Frengki Saunoah dari Fraksi PDIP.

Menurutnya, pemerintah daerah dalam menyusun RAPBD tahun 2019 harus sesuai dengan dokumen KUA PPAS.

Bupati Raymundus kemudian menanggapi lagi terkait dengan pernyataan anggota DPRD Frengky Saunoah.

“Jadi ada tahapan Pak Ketua Jadi RKPD itu ditetapkan oleh pemerintah daerah. Itu menjadi acuan KUA PPAS. Alurnya begitu dulu sehingga kemudian kita masuk dalam forum paripurna pembahasan KUA PPAS, ada yang kurang-kurang tetapi menyatakan ada di dalam RKPD maka pemerintah daerah berkewajiban untuk dimasukan kembali,” terangnya.

Namun penyataan tersebut langsung diinterupsi oleh Anggota DPRD Frengky Saunoah dengan suara yang tinggi. Dirinya meminta supaya Bupati TTU menunjukkan aturan terkait dengan pernyataan menyatakan bahwa pemerintah wajib memasukan kembali.

Karena suasana memanas, sidang tersebut langsung diskorsing oleh Ketua DPRD TTU Hendrikus F Bana. Namun entah siapa yang memulai terlebih dahulu, seketika kedua pejabat negara itu nyaris adu jotos.

Beruntung keduanya dilerai oleh beberapa anggota DPRD serta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten TTU yang ada di ruang sidang tersebut. (roy/TIMOR DAILY/TIMORDAILY.COM)

Editor : Fredrikus R. Bau