DPR RI Ansy Lema Tegaskan KKP Harus Berpihak Pada Nelayan Kecil

0
40
Ansy Lema Minta Polda NTT Transparan Tangani Dugaan Korupsi Bawang Merah Malaka
Anggota DPR RI, Ansy Lema.

TIMORDAILY.COM, JAKARTA-Anggota DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema meminta Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk berpihak pada nelayan kecil.

Ansy Lema menegaskan, KKP ketika memberikan izin harus disertai kepastian dengan perlakukan yang sama kepada semua pelaku usaha di sektor perikanan dan memperhatikan nelayan kecil serta mengutamakan konservasi ekosistem laut.

“Kajian terhadap regulasi pemberian izin cantrang dari lembaga publik menemukan ada potensi perlakuan diskriminatif yang menguntungkan pelaku usaha tertentu, juga tidak berpihak pada kepentingan nelayan kecil dan konservasi ekosistem laut. Seharusnya izin menghindari monopoli karena akan bermuara pada munculnya ketidakadilan dan eksploitasi laut. Jika terbukti ada diskriminasi dan eksploitasi ekosistem laut, maka izin tersebut perlu dikaji ulang,” tegas Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Yohanis Fransiskus Lema, Jumat (19/6/2020) seperti dilansir Beritasatu.com.

BACA JUGA : Ansy Lema Minta Polda NTT Transparan Tangani Dugaan Korupsi Bawang Merah Malaka

BACA JUGA : Diduga Minta Uang ke Tersangka Korupsi Bawang Merah Malaka, Penyidik Polda NTT Diperiksa Propam

BACA JUGA : Kunker di Perbatasan RI-RDTL, Mahfud: Satu Jengkal Pun Tidak Boleh Dilanggar

Ansy Lema menandaskan, desain regulasi yang dikeluarkan KKP harus adil dan tidak diskriminatif, sehingga tidak berpotensi membuka potensi unsur monopoli yang menguntungkan perusahaan-perusahaan cantrang. Karena itu, izin penggunaan cantrang perlu dilakukan secara transparan dan dapat diakses publik. Pemberian izin penggunaan cantrang tidak boleh dilakukan dalam ruang tertutup.

“KKP harus mendesain sistem perizinan yang transparan dan adil, agar publik bisa mengetahui sejauh mana kelayakan perusahaan-perusahaan tersebut, dan apakah mereka telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. KKP harus melibatkan partisipasi publik untuk memastikan tidak adanya monopoli dan atau eksploitasi ekosistem laut,” tegas wakil rakyat asal NTT tersebut.

Aktivis reformasi 1998 tersebut memahami bahwa izin penggunaan cantrang untuk memacu geliat ekonomi dan bisnis di sektor kelautan dan perikanan. Namun, KKP harus memastikan bahwa regulasi yang telah dikeluarkan harus selalu kembali pada semangat dasarnya, yakni keberpihakan pada nelayan kecil, konservasi ekosistem laut, dan berkontribusi pada pendapatan negara.

KKP sudah merevisi peraturan perikanan tangkap. Mereka kembali mengizinkan kapal-kapal ikan yang memakai cantrang berukuran di atas 200 gross ton (GT), untuk kembali beroperasi dengan persentase skala usaha sebesar 22 persen.

Kebijakan pemberian izin kepada kapal besar ini akan membuka potensi konflik dengan para nelayan tradisional dan nelayan skala kecil yang memiliki kapal berukuran di bawah 10 GT.

Karena itu Ansy mendesak, kebijakan izin cantrang perlu mempertimbangkan rasa keadilan bagi nelayan kecil yang dilindungi UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan Kecil.

BACA JUGA : Mendagri Tito Karnavian Kaget Ada Nama Malaka di NTT

BACA JUGA : Kunker Menkopolhukam dan Mendagri, Nama Bupati Willy Lay Tidak Disebutkan Dalam Sambutan Wabup Ose Luan, Ada Apa?

BACA JUGA : Mendagri Tito Karnavian Kaget Ada Nama Malaka di NTT

“Apabila cantrang dioperasikan di laut lepas, tentu ikan-ikan yang sifatnya bergerak tidak akan bergerak ke arah pantai dan teluk sebagai fishing ground atau daerah penangkapan bagi nelayan kecil,” ujar lelaki yang pernah berprofesi sebagai dosen itu.

Dia pun mewanti-wanti KKP untuk melakukan pengawasan ketat, karena perizinan kapal besar ini dapat menjadi pintu masuk praktik illegal fishing dan eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan besar-besaran di Indonesia.

Dampaknya jelas, nelayan tradisional dan nelayan skala kecil akan kehilangan ruang perairannya. Mereka dipaksa kalah karena tidak dapat bersaing. Jika demikian, maka sesungguhnya yang terjadi adalah bentuk pemiskinan struktural terhadap nelayan tradisional dan skala kecil.(Beritasatu/TIMOR DAILY/TIMORDAILY.COM)

Editor : Gusti Arakat