Dilaporkan Sejak Januari 2019, Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Kabuna Jalan di Tempat? Ini Penjelasan Polisi

0
110
Dilaporkan Sejak Januari 2019, Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Kabuna Jalan di Tempat? Ini Penjelasan Polisi

Dilaporkan Sejak Januari 2019, Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Kabuna Jalan di Tempat? Ini Penjelasan Polisi

TIMORDAILY.COM, ATAMBUA – Kasus dugaan korupsi Dana Desa Kabuna telah dilaporkan warga sejak Januari 2019 namun hingga kini belum ada perkembangan berarti.

Kapolres Belu, AKBP Christian Tobing pada bulan Mei 2019 lalu pernah mengatakan bahwa kasus ini sudah masuk sampai pemeriksaan saksi ahli.

Namun belakangan, informasi yang diperoleh TIMORDAILY.COM, kasus tersebut masih sebatas pengumpulan dokumen.

“Sementara kita juga masih lidik,” kata Kasat Reskrim, AKP Ardyan Yudo Setiantono saat dikonfirmasi TIMORDAILY.COM, Selasa (2/7/2019).

BACA JUGA : Sempat “Mampir” di Polda NTT, Proyek Pengadaan Bibit Bawang Merah Brebes di Malaka Rp 6 Miliar Akhirnya Di-PHO

BACA JUGA : Kontraktor Mulai Bangun Patung Raksasa di Bukit Gurita, BPN Belu : Status Tanah Belum Jelas 

BACA JUGA : Polres Belu Tetapkan Dua Kades Jadi Tersangka, Begini Status Hukum Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa Kabuna

Ditanya apakah kepala desa yang dilaporkan sudah dimintai keterangan, AKP Ardyan mengatakan masih harus mengeceknya ke penyidik.

“Setahu saya baru pengumpulan dokumen, untuk lebih pastinya nanti saya cek di penyidik,” jawabnya via layanan Whatsapp messenger.

Sebelumnya diberitakan, Polres Belu telah melakukan ekspose terhadap kasus dugaan korupsi dana desa yang ditangani selama ini.

Dari beberapa desa yang ditangani, dua kepala desa telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain kepala desa, masing-masing bendahara desa juga turut ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun dua desa tersebut antara lain, kasus dugaan korupsi Kepala Desa (Kades) Rafae, Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dan juga kasus dugaan korupsi Kepala Desa Numponi, Kabupaten Malaka.

Masing-masing kerugian negara berdasarkan perhitungan Inspektorat adalah; Rp 446 juta di Desa Rafae dan Rp 286 juta di Desa Numponi.

Penetapan tersangka dalam kasus ini merupakan langkah maju dalam penanganan kasus korupsi dana desa di wilayah Perbatasan RI-RDTL yakni Kabupaten Malaka dan Belu.

Bahwa masih ada laporan dan pengaduan masyarakat yang sampai saat ini sudah disampaikan ke polisi.

Lantas bagaimana dengan laporan dugaan korupsi dana Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu yang dilaporkan pada Januari 2019 lalu?

Informasi yang diperoleh TIMORDAILY.COM, laporan dugaan korupsi tersebut belum ditanggapi pihak kepolisian.

Dengan demikian kasus tersebut seolah berjalan di tempat karena sejauh ini baru sampai pada tahapan pemeriksaan saksi ahli.

Padahal sebelumnya pihak kepolisian sudah menyampaikan bahwa kasus ini telah dinaikkan pada tahap pemeriksaan saksi ahli yang berada di Kupang, ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

BACA JUGA : Kades Rafae Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa, Ini Kronologi dan Sosok di Balik Pengungkapan Kasusnya

BACA JUGA : Tersangkut Kasus Dana Desa, Dua Kepala Desa di Belu dan Malaka Jadi Tersangka

BACA JUGA : Kepala BOP Labuan Bajo Shana Fatina Pernah Ikut Aksi 212? Fotonya Beredar di Medsos dan Begini Desakan TPDI

Kapolres Belu AKBP Christian Tobing saat ditemui TIMORDAILY.COM, Senin (13/5/2019) mengatakan, hingga sekarang kasus dugaan korupsi Dana Desa di Desa Kabuna masih dalam pemeriksaan saksi ahli.

“Kasus dugaan korupsi di Desa Kabuna masih di pemeriksaan saksi ahli,” ungkapnya.

Disampaikan bahwa lamanya pemeriksaan saksi ahli dikarenakan harus benar-benar menemukan kerugian negara dalam dugaan korupsi yang ada di Desa Kabuna, Kabupaten Belu.

“Kalau di Saksi Ahli itu kan kita harus benar-benar temukan kerugian Negara dulu. Jadi kita masih harus menunggu,” pungkas AKBP Christian Tobing.

Seperti diketahui, dugaan kasus Korupsi Dana Desa di Desa Kabuna dari Tahun Anggaran 2015 – 2018 yang dilakukan oleh aparat Desa Kabuna ini dilaporkan oleh sejumlah warga Desa Kabuna ke pihak Tipikor Belu tersebut, pada Jumat sore (04/01/2019).

Yanuarius Pareira sebagai perwakilan dari sejumlah masyarakat Desa Kabuna TIMORDAILY.COM mengatakan bahwa warga menduga adanya penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan desa dalam 4 tahun anggaran sehingga melaporkan Aparat Desa Kabuna ke pihak kepolisian Belu sekaligus menyurati ke Kapolres Belu dan Kajari Belu.

Disampaikannya, Pemerintah di Desa Kabuna sangat tidak transparan karena biasanya di desa-desa ada papan informasi mengenai penggunaan anggaran namun di Desa Kabuna tidak pernah ada papan tersebut, bahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi dokumen yang sangat rahasia untuk diketahui masyarakat.

Menurut penilaian mereka sebagai masyarakat Desa Kabuna, apa yang direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan terkait pengelolaan anggaran desa sangatlah tidak sesuai dengan peruntukkannya.

“Ada beberapa penyimpangan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Tetapi yang menjadi fokus kami sekarang adalah pengelolaan anggaran tahun 2018,” pungkas Yanuarius.

Dikatakan bahwa pada tahun 2016 sendiri sudah terjadi penyimpangan terhadap salah satu dana provinsi yaitu hibah Anggur Merah.

Ketika itu kondisi di kas desa ada Rp 168 juta terlepas dari dana yang beredar di masyarakat namun sampai saat in tidak jelas penggunaan terhadap dana tersebut.

Pada tahun Anggaran 2018, terjadi dugaan penyimpangan dana desa diantaranya pembangunan 8 unit sumur dan belum terselesaikan pengerjaannya.

Alokasi dana yang tertera dalam laporan pertanggungjawaban keuangan desa 2018 sebesar 23 juta rupiah per unit namun yang disampaikan kepada pemilik lahan dan masyarakat hanya 12 juta rupiah per unit.

Selain itu ada juga pengerjaan bak penampungan air namun belum diselesaikan.

Pengadaan ternak babi sebanyak 85 ekor dengan harga babi per ekor Rp 2 juta.

Akan tetapi kondisi fisik babi yang diterima dikatakan sangat tidak sesuai dengan harga pembelian dan yang baru direalisasikan hanya 50-an ekor.

Pembuatan pagar Posyandu Dusun Haliwen yang menggunakan anggaran Rp 103 juta hingga saat ini juga belum selesai pengerjaannya.

Di samping itu pengadaan sarana dan prasarana pertanian nominalnya Rp 177 juta, pengadaan bibit tanaman untuk diberikan pada masyarakat sebesar Rp 24 juta tetapi pengadaan tersebut tidak ada.

“Pengadaan ini sudah pernah ditanyakan oleh masyarakat namun jawaban pihak Pemerintah desa barangnya ada tapi kita sendiri tidak pernah lihat barangnya yang mana,” imbuh Yan.

Lalu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sebesar Rp 264 juta, pengadaan belanja barang yang diberikan kepada masyarakat senilai Rp 364 juta.

Kegiatan fasilitasi karang taruna 2018 sebesar Rp 10 juta, pelatihan perangkat desa tahun 2018 dengan anggaran Rp 7 jutaan.

Pelatihan lembaga masyarakat dengan menelan biaya Rp 13 jutaan serta pelatihan kelompok tani dan nelayan sebesar Rp 14 jutaan diduga fiktif karena tidak pernah ada pengadaan dan kegiatan yang dimaksud.

“Ini jenis mata anggaran dalam pelaporan yang menurut kami tidak jelas dan yang dimasukkan dengan sengaja untuk membuka peluang dikorupsi”, katanya.

Lalu kegiatan sepak bola turnamen Kabuna CUP menelan anggaran sebesar Rp 77.503.000.

Padahal kepada panitia penyelenggara hanya diberikan uang senilai Rp 25.000.000.

Hal ini menimbulkan kecurigaan dan ternyata ada manipulasi pada pos-pos olahraga yang lain seperti kegiatan mengikuti turnamen di kecamatan tahun 2018 yang secara riilnya tidak ada, tranportasi untuk kegiatan olahraga, serta ada juga pelatihan wasit dan juri.

Diduga juga ada terjadi penyimpangan terhadap BUMDes selama tiga tahun anggaran sebesar Rp 400 juta yang di mana pada tahun 2016 sebesar Rp 200 juta, 2017 senilai Rp 50 juta dan tahun 2018 memakan anggaran Rp 150 juta.

Menanggapi laporan warga ini, Kepala Desa Kabuna, Ruben Gonzalves yang dikonfirmasi media ini menuturkan bahwa dirinya tidak ingin banyak berkomentar soal laporan itu.

Menurutnya, apa yang dilakukannya selama ini sudah sesuai dengan perencanaan dan siap dipertanggungjawabkan.

“Tidak usah ditanggapi. Ini ada kaitannya dengan pemilihan kepala desa pada Bulan Oktober 2019 nanti karena sampai saat ini belum ada yang bisa bersaing dengan saya,” candanya.

Dijelaskan, hampir semua pekerjaan sudah selesai dikerjakan. Hanya saja, ada beberapa pekerjaan yang agak terlambat pengerjaannya karena terkendala pada pencairan Dana Desa Tahap III yang baru saja dicairkan pada tanggal 28 Desember 2018 lalu. (roy/TIMOR DAILY/TIMORDAILY.COM)

Editor : Fredrikus R. Bau