Bawaslu Jadikan Kehadiran Penjabat Sekda dan Kadis PUPR Saat Musda Golkar Belu Sebagai Temuan

0
57
Bupati dan Penjabat Sekda Belu Kompak Berseragam Dinas Hadiri Musda Golkar Sebagai Bakal Calon
Ketua DPD I Partai Golkar NTT, Melki Laka Lena foto bersama para bakal calon bupati Belu usai acara pembukaan Musda ke X Partai Golkar Kabupaten Belu yang berlangsung di Gedung Betelalenok Atambua, Selasa (21/7/2020). foto by pos kupang

TIMORDAILY.COM, ATAMBUA – Ketua Bawaslu Kabupaten Belu Andre Pareira mengatakan sesuai hasil Pleno  yang dilakukan Pihak Bawaslu menyimpulkan kehadiran dua ASN yakni Penjabat Sekda Belu Marsel Mau Meta dan Kadis PUPR, Vincent Laka dalam musyawarah daerah (Musda) X  Partai Golkar Belu pada Selasa (21/7/2020) menjadi temuan dari Bawaslu.

“Setelah kami lakukan kajian dan hari ini kami lakukan Pleno maka dalam kasus ini kami jadikan temuan oleh Bawaslu, terhadap kehadiran 2 ASN,” kata Andreas Pereira kepada media ini Senin (27/07/2020).

Menurutnya adanya dugaan Pelanggaran terhadap UU Pilkada bisa melalui laporan masyarakat atau melalui temuan dari bawaslu sehingga dalam kasus ini dikatakannya merupakan temuan dari Bawaslu.

Dan atas temuan Badan pengawas Pemilu (Bawaslu)Kabupaten Belu tersebut,pihak Bawaslu akan segerah melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.

“Langkah berikutnya kami akan segera melakukan,mengirim surat undangan terhadap pihak-pihak terkait,yang pertama kepada pimpinan Golkar dan Saksi-Saksi juga,teman-teman wartawan yang meliput,”

“Selanjutnya Besok atau lusa kita akan mengundang Pak Marsel Mau Meta dan Pak Eng laka kita akan undang untuk dimintai klarifikasi,” ujar Andreas.

Lebih jauh terkait temuan ini jelas Andreas , regulasi yang akan dipakai bukan UU Pemilu melainkan Undang – Undang ASN No 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 14 yakni terkait netralitas ASN.

“Dalam Kasus ini kita tidak menggunakan Undang-undang Pemilu No 10 tahun 2014 tentang ASN karena UU ini lebih banyak mengatur berhubung saat kampanye. Kan sekarang belum masuk masa kampanye, maka regulasinya yang akan dipakai Undang-undangNo 15 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 14,” jelasnya.

Dan terkait apakah ada temuan pelanggaran maupun sanksi yang akan diberikan atas pelanggaran ini dikatakannya merupakan keputusan dari komisi ASN  yang ada di jakarta.

“Nanti Komisi ASN yang memutuskan pelanggaran atau tidak,serta sanksi-sanksi yang akan diberikan apabilah ditemukan ada pelanggaran,” ucap Andreas. (ino/TIMOR DAILY/TIMORDAILY.COM)

Editor Gusti Arakat