ARAKSI Desak Polda NTT Periksa Bupati dan Ketua DPRD Malaka Terkait Dugaan Korupsi Bawang Merah

1
403
Ketua ARAKSI, Alfred Baun.

TIMORDAILY.COM, KUPANG – Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) meminta Polda NTT untuk segera memanggil dan memeriksa Bupati dan Ketua DPRD Malaka untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi bawang merah.

Pasalnya, sesuai hasil pengakuan sejumlah tersangka, diketahui dana yang disita belum mengimbangi angka kerugian negara.

Hal ini yang disampaikan Ketua ARAKSI, Alfred Baun kepada awak media, Selasa (17/3/2020).

Menurut Alfred Baun, kerugian negara yang diduga sebesar 3 miliar belum ditemukan oleh tim audit BPKP NTT. Untuk itu, kata dia, Polda NTT harus mengambil sikap dengan memanggil Bupati dan Ketua DPRD Malaka guna memberikan keterangan.

Selain itu Alfred Baun menegaskan, program tersebut Ketua DPRD sebagai eksekutor terhadap badan anggaran (Banggar) dan Bupati sebagai pemilik program.

“Sehingga ketua DPRD juga bertanggung jawab atas skandal bawang merah dan Bupati sebagai pemilik program dalam menglontarkan biaya begitu besar untuk program RPM, harus turut menjelaskan soal masalah ini, dan juga mempertanggung jawabkan anggaran,” tegas Alfred Baun.

BACA JUGA : Viktor Laiskodat Instruksikan Tutup PLBN, Ternyata di Motaain Aktivitas Lancar

BACA JUGA : Korban DBD Meningkat, Bupati Sikka Dinilai Gagal Wujudkan Hak Dasar Rakyat di Bidang Kesehatan

BACA JUGA : Ansy Lema Minta Tindak Tegas Pelaku Dugaan Korupsi Benih Bawang Merah di Malaka

Sesuai pernyataan kepala ULP, dirinya sebagai tumbal dalam kasus ini, Alfred Baun justru menanyakan kerugian negara sebanyak 3 miliar. Mestinya, menurut dia, Bupati sebagai pemilik program tampil ke publik dan menjelaskan kegagalan program tersebut hingga penetapan 9 tersangka dan berhasil ditahan 8 tersangka.

“Ini mestinya dia (Bupati.red) tampil untuk menjelaskan kegagalan dalam program hingga penetapan 9 tersangka dan berhasil menahan 8 tersangka. Sehingga istilahnya tidak cuci tangan, bahwa ini tanggung jawab SKPD tidak bisa seperti itu karena yang punya rumah Malaka itu adalah Bupati,” kata Alfred.

Selain itu ARAKSI juga meminta Polda NTT untuk memantau Bupati dan Ketua DPRD Malaka tidak bepergian dalam waktu dekat guna konsentrasi terhadap kasus terkait uang negara yang diduga simpan di 5 rekening seperti dilansir Sergap.id.

ARAKSI juga menegaskan, Polda NTT segera blokir rekening-rekening agar mengamankan kerugian keuangan negara.(jho/TIMOR DAILY/TIMORDAILY.COM)

Editor : Gusti Arakat