Apa Kabar Dugaan Penyelundupan Moge di Pelabuhan Atapupu Perbatasan RI-RDTL Tahun 2017 Silam?

0
141
Apa Kabar Dugaan Penyelundupan Moge di Pelabuhan Atapupu Perbatasan RI-RDTL Tahun 2017 Silam?
Salah satu kotak kayu berisi moge yang telah dipreteli. barang-barang ini digagalkan aparat sebelum diberangkatkan ke Surabaya setelah masuk secara ilegal dari Timor Leste. Foto by Edy Bau pada 4 Oktober 2017 silam.

Apa Kabar Dugaan Penyelundupan Moge di Pelabuhan Atapupu Perbatasan RI-RDTL Tahun 2017 Silam?

TIMORDILY.COM, ATAMBUA – Publik sempat dihebohkan karena adanya temuan bagian-bagian (Sparepart) motor mewah, Harley Davidson (DH) di Pelabuhan Atapupu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada awal Oktober 2017 lalu.

Temuan ini berawal dari kecurigaan aparat intelijen Kodim 1605/ Belu yang kemudian menahan sebuah kontainer sebelum diberangkatkan oleh PT. Mentari Line menuju Surabaya.

Setelah ditahan dan diamankan di Pelabuhan Atapupu, pihak Bea Cukai Atambua turun tangan.

Sempat ada upaya untuk membuka kontainer tersebut namun  gagal karena katanya belum ada pemilik barang tersebut dan harus menunggu atasan dari kantor wilayah (kanwil).

BACA JUGA : Terkait Pembangunan Patung Bunda Maria di Teluk Gurita Perbatasan RI-RDTL, Kadis Pariwisata Enggan Berkomentar

BACA JUGA : Ketahuan Selingkuhi Staf, Oknum ASN Dicopot dari Jabatan Kepala Puskesmas di Belu Perbatasan RI-RDTL

BACA JUGA : Bupati Belu Willy Lay Bantah Ada Masalah Lahan Terkait Perpanjangan Landasan Pacu Bandara Haliwen Atambua

Apa Kabar Dugaan Penyelundupan Moge di Pelabuhan Atapupu Perbatasan RI-RDTL Tahun 2017 Silam?
Proses persidangan kasus dugaan penyelundupan Moge Harley Davidson di PN Atambua beberapa waktu lalu. Foto by Edy Bau

Pada saat penahanan kontainer itu, Selasa (3/10/2017), Kepala Operasional PT. Mentari Line, Maksi Keru mengakui tidak mengetahui persis isi kontainer tersebut karena tidak melakukan pemeriksaan barang-barang yang berada dalam puluhan koli atau peti kayu.

Menurut pengakuan pemilik barang bernama Doni, kata Maksi, peti-peti kayu itu berisi barang-barang pindahan.

Kontainer tersebut akhirnya disegel untuk menunggu atasan Bea Cukai dari kanwil. Tepatnya Rabu (4/10/2017), kontainer tersebut dibuka.

Puluhan warga sekitar Pelabuhan Atapupu secara sukarela membantu membuka kontainer tersebut yang ternyata berisi sparepart atau lebih tepatnya, sepeda motor HD utuh yang dipreteli (dibongkar) agar bisa dikemas dalam peti kayu.

Melihat isi keler dalam kontainer, sontak warga bersorak. Mereka girang karena tahu bahwa barang-barang itu diselundupkan oleh “orang besar” yang selama ini selalu menangkap “orang-orang  kecil” di Atapupu saat akan menjual bahan bakar minyak (BBM) minyak tanah dan bensin ke Timor Leste.

Pihak Bea Cukai Atambua melalui Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan, Roben Dima saat itu mengatakan belum bisa memastikan barang-barang tersebut  masuk lewat jalur resmi atau jalur tradisional.

Mereka masih fokus untuk melakukan pencacahan bagian-bagian sepeda motor HD yang ada dalam peti kayu itu.

Sedangkan untuk mengetahui siapa pemilik barang, asal dan tujuan barang, itu masih harus diselidiki oleh tim penyidik Bea Cukai Atambua.

Jika dihitung sejak tanggal 3 Oktober  2017 setahun lebih barang-barang itu berada dalam pengawasan dan penyelidikan pihak Bea Cukai Atambua.

Lantas seperti apa perkembangan penanganan kasus dugaan penyelundupan tersebut?

Informasi yang diperoleh TIMORDAILY.COM, Selasa (28/5/2019), Kasus ini sudah sampai tahap persidangan di Pengadilan Negeri Atambua.

Ternyata pihak Bea da Cukai Atambua dalam melakukan penyidikannya, hanya mampu menetapkan seorang sopir sebagai tersangka yang kini jadi terdakwa.

Bahkan, kasus yang merupakan dugaan penyelundupan ini, oleh Bea Cukai Atambua justru hanya kasus perusakan label Beacukai dari sebuah barang transit.

Sedangkan pemilik barang atas nama Doni hanya ditetapkan sebagai tersangka dan dibiarkan bebas berkeliaran dengan status DPO.

Sopir dimaksud adalah Paulus Tanmenu yang merupakan sopir mobil CV Mega Timor Perkasa milik Frans Faldano yang selama ini mengangkut barang-barang dari Atambua ke Timor Leste.

Mobil truk milik Frans kini ditahan oleh Kejari Belu sebagai salah satu barang bukti.

Oleh hasil penyidikan Bea dan Cukai Atambua ini, Kejaksaan Negeri Belu lantas memrosesnya dan melimpahkan ke pengadilan.

Pada Rabu (23/5/2019) dalam sidang di Pengadilan Negeri Atambua, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan pidana penjara 2,6 tahun dan denda Rp 1 miliar, Subsider 3 bulan kurungan dan barang bukti kendaraan disita untuk negara.

Sidang akan dilanjutkan pada Selasa 28 Mei 2018 dengan agenda pembelaan, namun hari ini sidang ditunda lagi hingga tanggal 12 Juni 2019 mendatang.

Terhadap tuntutan ini, kuasa hukum terdakwa, Helio Caetano Moniz mengatakan, akan menolak tuntutan JPU tersebut.

“Saya akan menolak tuntutan jaksa dalam pembelaan nanti.  Saya akan ajukan 2 argumentasi hukum pertama aspek formil tuntutan rancu, karena jaksa hanya menuntut seorang sopir,” katanya.

Menurut Helio, uraian peran terdakwa sebagai sopir menyangkut tugas dan tanggung jawab serta maksud terdakwa mengantar dan kenapa terdakwa sampai mengantar tidak ada dalam tuntutan.

Berikutnya, jaksa menuntut terdakwa tunggal, tanpa ada pihak lain, hal mana merupaka praktik tebang pilih, ini merusak kepastian hukum dan contoh penerapan hukum yang sangat buruk dalam suatu negara hukum.

“Kedua, saya menilai tuntutan jaksa tidak terbukti tentang unsur pasal “mengantarkan barang ke tempat lain selain yang telah ditentukan,” jelasnya.

Bahwa bagi sopir, demikian Helio, siapa yang bisa menentukan tempat tujuan adalah pemilik barang.

Sesuai hasil persidangan, pemilik mengatakan tujuannya ke Atapupu, bukan transit ke Ambeno atau perbatasan Wini.

Adanya surat tentang transit itu hanya modus pemilik barang memperdayai petugas sekaligus memperdayai pemilik mobil dan sopir.

Jadi, sopir didakwa menggunakan modus pemilik barang, sedangkan si pembuat modus sendiri malah bebas.

“Itulah poin pembelaan pada intinya nanti. Yang jelas saya hanya minta 3 hal, tuntutan jaksa tidak dapat diterima, terdakwa lepas karena perbuatannya bukan tindak pidana melainkan perjanjian sewa dan tugas mengantar barang, atau dakwaan tidak terbukti,” pungkas Helio. (roy/TIMOR DAILY/TIMORDAILY.COM)

Segera menyusul, ulasan mendalam kasus ini dalam edisi berikutnya seperti yang telah dimuat dalam Majalah Investigasi Tempo Edisi 23 Mei 2019, Hasil Liputan bersama Raimundus Rikang (Jakarta), Fredrikus Royanto Bau (Dili & Atambua) dan Nurhadi (Surabaya). Liputan ini terselenggara atas kerjasama Tempo, Tempo Institute dan Free Press Unlimited. 

 

BACA JUGA : Pemda Belu Segera Lakukan Perubahan OPD, Akan ada Dinas Baru dan Dinas yang Dihapus

BACA JUGA : Jabatan Pimpinan Pada 5 OPD Lowong, Pemkab Belu Perbatasan RI-RDTL Buka Pendaftaran Lelang Jabatan

BACA JUGA : Masalah Perusahaan Milik Bupati Belu Willy Lay dengan Eks Karyawan Segera Dimediasi, Dinas Nakertrans Keluarkan Surat Panggilan

Editor : Fredrikus R. Bau

Leave a Reply